JEPARA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara menyiapkan berbagai program untuk mencegah anak putus sekolah akibat keterbatasan biaya maupun tidak tertampung di sekolah negeri. Upaya tersebut dilakukan melalui bantuan biaya pendidikan, penyaluran ke sekolah swasta, pembukaan Sekolah Rakyat (SR), hingga pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT).
Bupati Jepara Witiarso Utomo meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan anak yang terancam putus sekolah karena kendala ekonomi maupun daya tampung sekolah.
"Silakan menghubungi kepala desa, camat, maupun Dinas Pendidikan. Jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan," ujarnya.
Menurut Witiarso, Pemkab telah menyiapkan berbagai sumber pembiayaan pendidikan, mulai APBD, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), hingga bantuan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Pemerintah daerah juga akan mengalokasikan anggaran khusus bagi keluarga yang memenuhi kriteria.
Selain bantuan biaya pendidikan, siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri akan difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta. Sementara bagi anak yang telah putus sekolah akan diarahkan mengikuti pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
"Yang penting anak-anak tetap sekolah dan memiliki ijazah. Kalau memang karena biaya, akan kami bantu," katanya.
Sekolah Rakyat Mulai Beroperasi
Program Sekolah Rakyat dijadwalkan mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2026. Sekolah tersebut membuka jenjang SD, SMP, dan SMA.
Masing-masing jenjang memiliki tiga rombongan belajar dengan kapasitas sekitar 90 siswa. Program ini diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2, dengan seluruh biaya pendidikan ditanggung pemerintah.
Jepara Bangun Sekolah Nasional Terintegrasi
Selain Sekolah Rakyat, Jepara juga menjadi salah satu daerah pelaksana Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT). Pada tahap awal disiapkan dua rombongan belajar tingkat SMP dan dua rombongan belajar tingkat SMA.
Sambil menunggu pembangunan gedung permanen, kegiatan belajar akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK). Pembangunan kompleks sekolah direncanakan dimulai pada Oktober 2026 di atas lahan sekitar 10 hektare yang telah dihibahkan Pemkab Jepara kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
"Konsepnya seperti Taruna Nusantara, tetapi tidak militer," jelas Witiarso.
Tangani Ribuan Anak Tidak Sekolah
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Jepara Ratib Zaini mengatakan pemerintah juga terus menangani Anak Tidak Sekolah (ATS).
Saat ini tercatat sekitar 3.500 ATS berusia 18–25 tahun. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.900 orang telah berhasil ditangani, sedangkan sisanya masih dalam proses pendampingan agar kembali memperoleh layanan pendidikan.
Di sisi lain, pendaftaran Kartu Sarjana Jepara juga telah dibuka hingga akhir bulan ini. Hingga awal Juli, sekitar 450 calon penerima telah mendaftar melalui jalur prestasi maupun tahfiz.
Program-program tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh anak di Kabupaten Jepara tetap memperoleh akses pendidikan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.
Editor : Admin