JEPARA — Kabupaten Jepara tampak serius, dalam menangani potensi terjadinya kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual.
Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan, terus diperkuat.
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Jepara bersama Pemerintah Kabupaten Jepara menandatangani nota kesepahaman (MoU), yang menjadi dasar penguatan pencegahan kekerasan di seluruh lembaga pendidikan di bawah naungan Kemenag.
Kerja sama tersebut mencakup Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), madrasah diniyah, hingga pondok pesantren.
Penandatanganan juga melibatkan sejumlah organisasi pendidikan, di antaranya Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP).
Kepala Kantor Kemenag Jepara menyampaikan, kolaborasi dengan pemerintah daerah sebenarnya telah terjalin selama ini.
Melalui MoU tersebut, sinergi diperkuat agar seluruh lembaga pendidikan mampu memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, dan ketenteraman bagi peserta didik.
"Ini semakin menguatkan sinergitas agar lembaga pendidikan benar-benar menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai. Setelah MoU ini akan kami tindak lanjuti dengan langkah-langkah teknis," ungkapnya, pada Senin (29/6).
Ia menegaskan, pencegahan menjadi fokus utama. Menurutnya, seluruh siswa maupun santri, harus mendapatkan perlindungan.
Dari berbagai bentuk kekerasan maupun intimidasi, tidak hanya saat proses belajar mengajar berlangsung. Namun, juga ketika beraktivitas di luar kelas.
"Kami ingin anak-anak memperoleh rasa aman dari tindakan intimidasi dalam bentuk apa pun. Tidak hanya saat kegiatan belajar mengajar, tetapi juga ketika jam istirahat mereka tetap merasa nyaman dan terlindungi," tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, seluruh lembaga pendidikan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Kekerasan. Dipimpin oleh kepala yang ditunjuk secara independen, dalam masing-masing lembaga.
Selain itu, Kemenag juga akan membuka kanal pengaduan dan menerbitkan surat edaran. Mengenai penyelenggaraan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
Dalam kesempatan tersebut, Kemenag juga menggelar sosialisasi kurikulum seni ukir dan pengelolaan sampah di madrasah maupun pondok pesantren.
Program tersebut menjadi bagian dari penguatan pendidikan karakter, sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal.
Menurutnya, seni ukir merupakan identitas Jepara yang perlu diwariskan kepada generasi muda.
Di sisi lain, jumlah perajin ukir saat ini terus berkurang. Sehingga perlu ada ruang bagi siswa, untuk mengenal dan mengembangkan bakat di bidang tersebut.
"Kalau orang berbicara Jepara pasti identik dengan ukir. Karena itu kami berikhtiar mempertahankan ikon daerah ini dengan memberikan ruang bagi anak-anak di madrasah dan pondok pesantren, untuk mengembangkan bakat seni ukir. Sementara, akan kami dorong melalui kegiatan kokurikuler," terangnya.
Selain seni ukir, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian. Madrasah dan pondok pesantren didorong memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai. Bahkan diarahkan membentuk unit pengolah sampah, sebagai bagian dari pendidikan lingkungan.
"TPA di Jepara sudah mengalami kelebihan kapasitas. Karena itu kami mengajak madrasah dan pondok pesantren menerapkan manajemen sampah yang baik. Agar lingkungan tetap bersih, sehat, dan nyaman," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan pemerintah daerah bersama Kemenag, akan terus memperkuat pengawasan. Guna mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan madrasah maupun pondok pesantren.
"Harapan kami, orang tua merasa aman dan nyaman menitipkan pendidikan anak-anaknya, di madrasah maupun pondok pesantren. Pengawasan harus diperkuat agar kejadian (kekerasan seksual, red) serupa (belum lama ini, red) tidak terulang," pungkasnya.(fik)
Editor : Admin