RADAR KUDUS - Ketua Komisi D DPRD Jepara Andi Rokhmat mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten Jepara mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-16 berturut-turut dan mencatat surplus APBD 2025 sebesar Rp36,99 miliar. Namun, ia meminta pemerintah daerah segera menghadirkan kebijakan yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Komisi D Beri Apresiasi, Tapi Ekonomi Masih Jadi Catatan
Catatan tersebut disampaikan Andi Rokhmat dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jepara, Senin (22/6/2026), usai penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Jepara yang mencapai 5,41 persen pada 2025 memang menunjukkan tren positif dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 4,26 persen.
Namun, kenaikan tersebut dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masih banyak ditopang sektor-sektor konvensional seperti penyediaan akomodasi, makan minum, dan konstruksi.
Andi menilai pemerintah daerah perlu melakukan injeksi kebijakan yang lebih konkret agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam angka makro, tetapi juga berdampak langsung terhadap aktivitas usaha dan daya beli masyarakat.
“Injeksi kebijakan dari pemerintah daerah perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kita membutuhkan kebijakan yang mampu menggerakkan kembali roda perekonomian sehingga muncul multiplier effect terhadap peningkatan PAD,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kondisi infrastruktur yang menurutnya masih membutuhkan perhatian serius sebagai salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi daerah.
Bupati Paparkan Surplus APBD dan Raihan WTP Ke-16
Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo memaparkan realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp2,61 triliun atau 103,31 persen dari target Rp2,53 triliun.
Sementara realisasi belanja daerah sebesar Rp2,58 triliun atau 92,36 persen dari target Rp2,79 triliun. Dari capaian tersebut, APBD Kabupaten Jepara mencatat surplus sebesar Rp36,99 miliar.
Selain itu, Pemkab Jepara membukukan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp258,21 miliar yang menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp295,19 miliar.
“Berdasarkan realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah tersebut, maka pelaksanaan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2025 mengalami surplus sebesar Rp36,99 miliar,” kata Witiarso.
Pada kesempatan yang sama, Jepara kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Capaian tersebut menjadi raihan WTP ke-16 secara berturut-turut bagi Kabupaten Jepara.
Menurut Witiarso, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
DPRD Dorong Pariwisata Jadi Motor Pertumbuhan Baru
Menanggapi tantangan ekonomi dan berkurangnya transfer ke daerah dari pemerintah pusat, Pemkab Jepara tengah menyiapkan strategi peningkatan PAD melalui sektor pariwisata dan investasi.
Witiarso menyebut Karimunjawa dan kawasan lereng Muria memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Jumlah kunjungan wisatawan ke Karimunjawa tercatat meningkat dari sekitar 96 ribu orang pada 2024 menjadi 130 ribu orang pada 2025. Pada 2026, pemerintah menargetkan kunjungan wisatawan mencapai 150 ribu orang.
Untuk mendukung target tersebut, akses menuju Karimunjawa akan diperkuat melalui penambahan kapal penumpang berkapasitas 500 orang mulai Agustus mendatang serta peningkatan layanan transportasi udara.
Ketua DPRD Jepara Agus Sutisna menilai sektor pariwisata menjadi peluang terbesar yang dimiliki Jepara untuk menggerakkan ekonomi daerah.
“Kalau wisatawan datang, dampaknya langsung terasa. Hunian hotel meningkat, penginapan hidup, UMKM bergerak, restoran ramai. Ada multiplier effect yang besar,” ujarnya.
Komisi D DPRD Jepara menilai capaian surplus APBD dan raihan WTP ke-16 merupakan modal penting bagi pembangunan daerah. Namun, pemerintah daerah didorong menghadirkan kebijakan yang lebih progresif agar pertumbuhan ekonomi semakin dirasakan masyarakat, sekaligus memperkuat PAD melalui sektor unggulan seperti pariwisata dan investasi. (fik/war)
Editor : Admin