JEPARA — Bayang-bayang efisiensi tenaga kerja, mulai membayangi sektor industri di Kabupaten Jepara.
Sejumlah perusahaan besar, dikabarkan bersiap mengurangi ribuan pekerja secara bertahap. Utamanya di tengah tekanan ekonomi global, mahalnya bahan baku, melemahnya order ekspor. Termasuk imbas gejolak perang, yang berdampak pada distribusi barang dan keberlangsungan industri.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Jepara, Zamroni Lestiaza, membenarkan jika sejumlah perusahaan di Kabupaten Jepara berencana melakukan efisiensi tenaga kerja. Hal itu dilakukan, di tengah tekanan ekonomi global dan penurunan order produksi.
Salah satu perusahaan yang disebut yakni PT. HWI. Menurut Zamroni, perusahaan tersebut menyampaikan rencana efisiensi hingga sekitar 4.000 karyawan.
Akan dilakukan secara bertahap, dari total sekitar 24 ribu pekerja yang saat ini dimiliki.
Namun demikian, ia menegaskan efisiensi tersebut tidak serta merta dilakukan melalui skema pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Perusahaan lebih banyak melakukan penyesuaian, melalui pengurangan pengganti pekerja yang mengundurkan diri atau resign.
“Rata-rata trennya setelah Lebaran ada yang sudah tidak bekerja lagi atau resign. Itu menjadi hitungan perusahaan. Jadi ketika ada pekerja resign, tidak langsung ditambah tenaga baru,” ungkapnya pada Selasa (19/5).
Zamroni menjelaskan, hampir setiap hari maupun setiap bulan, selalu ada pekerja yang mengundurkan diri dengan berbagai alasan.
Sementara PHK yang dilakukan perusahaan disebut relatif kecil, dan umumnya disebabkan pelanggaran kedisiplinan atau faktor internal lainnya.
Selain HWI, perusahaan lain seperti PT Samwon Busana Indonesia, juga disebut melakukan efisiensi sekitar 120 dari 800 tenaga kerja.
Zamroni menyebut kondisi tersebut dipengaruhi banyak faktor, mulai dari ekonomi global, mahalnya harga bahan baku, hingga nilai tukar dolar yang terus meningkat.
“Kondisi global berpengaruh. Harga bahan baku mahal, kurs dolar pun kini sampai Rp 17 ribu lebih. Kemudian ada pengurangan order karena pengaruh perang dan kendala pengiriman barang, sehingga ada penundaan order,” terangnya.
Menurutnya, kondisi industri saat ini menghadapi persoalan multi-layer. Sejumlah perusahaan juga mengalami pembatalan pesanan atau cancel order, yang berdampak terhadap kebutuhan tenaga kerja dan kapasitas produksi.
Meski demikian, Pemkab Jepara terus berupaya membuka peluang kerja baru, seperti melalui pelaksanaan job fair.
Dari kegiatan pada (8-9/5) lalu, tercatat sekitar 2.500 lowongan tersedia dengan jumlah pendaftar mencapai sekitar 1.700 orang. Baik melalui sistem daring maupun datang langsung.
“Lowongan paling banyak masih di sektor operator dan tenaga skill,” imbuhnya.
Di sisi lain, Pemkab Jepara juga mulai bersiap menghadapi pembahasan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), yang dijadwalkan berlangsung pada awal ataupun pertengahan Juni mendatang.
Pemerintah berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi industri tetap kondusif.
“Kami berharap serikat pekerja, pekerja, dan perusahaan bisa bersama-sama menjaga iklim industri di Jepara. Karena keberlangsungan industri dipengaruhi banyak faktor, baik internal maupun eksternal,” pungkasnya.(fik)
Editor : Admin