JEPARA — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara berencana membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) baru.
Secara khusus ditujukan untuk menangani pendapatan daerah. Lembaga tersebut direncanakan bernama dinas atau badan pendapatan daerah.
Saat ini, pengelolaan pendapatan daerah masih menjadi bidang di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Baca Juga: Debu dan Asap AMP Ganggu Warga Kemujan Karimunjawa, 30 Rumah Terdampak Proyek Perbaikan Jalan
Ke depan, bidang tersebut akan dipisahkan dan berdiri sebagai OPD tersendiri, agar pengelolaan pendapatan bisa lebih optimal.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Ary Bachtiar mengatakan rencana pembentukan OPD baru ini merupakan respons pemerintah daerah, terhadap ketergantungan anggaran pada pemerintah pusat.
Menurutnya, selama ini pendapatan daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat ke daerah.
Karena hal itu, Pemkab berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan membentuk lembaga khusus yang menangani pendapatan.
“Selama ini masih menjadi bidang di BPKAD. Nanti bisa menjadi dinas pendapatan daerah tersendiri, supaya pengelolaannya lebih optimal,” ungkapnya belum lama ini.
Dengan adanya OPD khusus, pengelolaan pajak, retribusi, serta pemanfaatan aset daerah diharapkan lebih profesional.
Termasuk penanganan penagihan pajak yang lebih terstruktur, melalui petugas khusus.
Ary menyebut sumber daya manusia sebenarnya sudah tersedia karena selama ini berada di bidang pendapatan di BPKAD.
Namun jika nantinya berbentuk dinas tersendiri, maka kebutuhan personel akan dikaji lebih lanjut.
“SDM sudah ada karena sebelumnya menjadi bidang. Kalau nanti jadi dinas tentu akan kami kaji lagi kebutuhan personilnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembentukan OPD baru tersebut ditargetkan bisa segera terealisasi pada tahun ini.
Supaya dapat mengoptimalisasi pendapatan daerah, agar berjalan lebih maksimal.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Jepara Agus Sutisna mengatakan pihaknya merespons cepat rencana tersebut. Karena pendapatan daerah menjadi hal yang sangat fundamental bagi pemerintah daerah.
Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat terkait program strategis nasional serta adanya pengurangan transfer ke daerah, harus disikapi secara serius oleh pemerintah daerah.
“Karena itu potensi yang kita miliki harus dioptimalkan. Kalau ditangani oleh OPD khusus tentu akan lebih fokus,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan PAD dapat dilakukan melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan.
Intensifikasi menurutnya dengan mengoptimalkan potensi yang sudah ada. Sedangkan ekstensifikasi menggali potensi baru yang belum menjadi sumber pendapatan.
Agus mencontohkan, beberapa sektor yang dapat dioptimalkan antara lain pajak hiburan, aktivitas galian C, hingga pemanfaatan aset daerah.
Selain itu, berdasarkan hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mulai 2026 pengelolaan pendapatan daerah juga didorong menggunakan sistem pembayaran elektronik. Seperti e-payment dan e-money guna meminimalkan potensi kebocoran.
DPRD juga akan meminta perangkat daerah melakukan pemetaan potensi pendapatan, melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi agar sumber-sumber PAD dapat tergarap secara maksimal.
Ia menegaskan, jika OPD khusus pendapatan benar-benar dibentuk, maka harus diikuti peningkatan PAD yang signifikan.
Karena lembaga tersebut akan memiliki kepala badan dan bidang tersendiri yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan pendapatan daerah.
“Segera. Target kami tidak lama, paling tidak April pembentukan OPD ini sudah selesai,” pungkasnya.(fik)
Editor : Admin