JEPARA — Rencana relokasi rumah warga terdampak longsor di Desa Tempur, Kecamatan Keling, masih belum jelas. Upaya tersebut masih menghadapi berbagai kendala.
Salah satu persoalan utama ialah keterbatasan lahan. Baik milik desa maupun lahan yang bersedia dijual oleh warga sekitar. Termasuk kehendak warga untuk direlokasi.
Sebelumnya pada Jumat (16/1) Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto meninjau kondisi longsor Desa Tempur.
Ia menegaskan bahwa negara siap menanggung biaya relokasi rumah warga terdampak longsor.
Menurutnya, terkait relokasi, prinsipnya ialah lokasi ditentukan dan disiapkan oleh pemerintah daerah. Serta dilakukan melalui dialog dan kesepakatan dengan warga.
Petinggi Desa Tempur Mariyono, menyampaikan bahwa sejak peristiwa longsor terjadi Jumat (9/1), sebagian warga terdampak telah mengungsi secara mandiri.
Mereka memilih tinggal di rumah keluarga terdekat, tanpa menempati lokasi pengungsian terpusat.
“Sejak kejadian itu mereka sudah mengungsi mandiri, tinggal di tempat keluarga masing-masing,” ungkap Mariyono pada Kamis (29/1).
Menurutnya, secara prinsip pemerintah daerah menghendaki adanya relokasi demi keselamatan warga.
Namun, upaya tersebut terkendala ketersediaan lahan. Desa tidak memiliki aset tanah yang bisa digunakan. Sementara di sisi lain tidak ada warga yang bersedia menjual tanahnya untuk lokasi relokasi.
Selain faktor lahan, penolakan juga datang dari sisi warga terdampak itu sendiri.
Mariyono menyebut, dua warga yang rumahnya terdampak parah merupakan pasangan lanjut usia yang tidak berkenan direlokasi.
Mereka memilih tetap tinggal di lokasi lama. Karena faktor kenyamanan dan keterikatan personal dengan lingkungan tempat tinggalnya.
“Faktornya personal, kenyamanan, dan kebiasaan hidup di situ. Dua-duanya sudah manula, pengin tetap di lokasi itu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Jepara, Moh Eko Udyyono, menegaskan bahwa relokasi di wilayah Tempur saat ini memang sulit direalisasikan.
Hal itu disebabkan tidak tersedianya lahan, yang memungkinkan untuk pembangunan hunian baru.
“Kalau untuk relokasi tidak mungkin, karena tanah tidak ada. Yang mau jual tanah juga tidak ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penanganan yang dilakukan saat ini lebih difokuskan pada perbaikan rumah warga yang terdampak.
Untuk kasus tertentu, seperti rumah milik Sujak yang berada di daerah aliran sungai (DAS), bangunan gudang kopi seberat sekitar lima ton bahkan hilang karena terdampak longsor.
Eko menambahkan, bantuan bagi warga disalurkan melalui berbagai skema. Baik bantuan pemerintah maupun CSR.
Untuk wilayah Tempur, penyaluran bantuan dilakukan melalui organisasi Ansor.
Salah satu warga terdampak, Sujak, menerima bantuan sebesar Rp 25 juta. Kemudian Klimah mendapatkan Rp 20 juta.
Serta 12 rumah maupun unit usaha mendapatkan nominal yang bervariasi dari Rp 1-5 juta.
Proses pembangunan ulang belum dilakukan karena kondisi cuaca yang masih sering hujan.
Pembangunan akan dilaksanakan setelah kondisi cuaca membaik. Dengan melibatkan pemerintah desa dan keluarga warga terdampak.
Secara keseluruhan, data kerusakan rumah terdampak bencana dan cuaca ekstrem di Kabupaten Jepara sendiri tercatat sebanyak 54 unit.
Wilayah utara meliputi Kembang, Donorojo, ataupun wilayah Keling sebanyak 24 rumah. Sedangkan wilayah selatan meliputi Welahan hingga Nalumsari sebanyak 30 rumah.(fik)
Editor : Mahendra Aditya