JEPARA — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, meninjau langsung titik jalan dan jembatan yang putus akibat longsor.
Kunjungan tersebut dilakukan pada Jumat (16/1) di Desa Tempur Kecamatan Keling.
Pada kesempatan tersebut, ia menyaksikan langsung tiga unit ekskavator PC200 yang masih berupaya memulihkan jalan.
Termasuk mengembalikan aliran sungai seperti semula.
Sekaligus menemui warga yang rumahnya terdampak bencana, pada Jumat (16/1) sore. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan dan pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
Suharyanto menyampaikan bahwa meskipun pada akhir 2025 hingga awal 2026 bencana terjadi di berbagai daerah seperti Sumatra, Sulawesi Utara, NTB, dan Halmahera. Hal tersebut tidak lantas, mengurangi perhatian pemerintah pusat terhadap bencana di Jawa Tengah, khususnya Jepara.
Ia mengaku diperintahkan langsung Presiden RI untuk datang dan membantu menyelesaikan persoalan di daerah.
“Permasalahan-permasalahan di Jepara akan kami bantu dan pecahkan. Pemerintah hadir untuk memastikan masyarakat tidak dibiarkan menghadapi bencana sendirian,” tegasnya.
Suharyanto menjelaskan, dari setidaknya 18-24 titik longsor di Tempur, 13 kepala keluarga yang rumahnya terdampak langsung. Selain itu, satu warga dilaporkan sakit, namun tidak ada korban meninggal dunia.
Meski demikian, kondisi tersebut tetap menjadi prioritas utama dalam penanganan.
Terkait rumah warga yang terdampak longsor, BNPB menegaskan akan menanggung biaya relokasi.
Menurutnya, relokasi harus dilakukan dengan dua prinsip utama, yakni lokasi ditentukan dan disiapkan oleh pemerintah daerah.
Serta dilakukan melalui dialog dan kesepakatan dengan warga terdampak.
“Kalau memang harus dipindah demi keselamatan, siapkan lahannya. BNPB yang akan membangun rumahnya. BNPB bisa bangun rumah dan tidak harus banyak, satu atau dua rumah juga bisa,” jelasnya.
Ia juga menekankan bahwa meskipun tidak semua warga mengungsi, kebutuhan dasar masyarakat harus tetap dipenuhi.
Pemerintah daerah diminta terus berkomunikasi dengan warga, tidak hanya terkait makan dan minum, tetapi juga kebutuhan lanjutan agar aktivitas masyarakat bisa kembali berjalan.
Di sisi pendanaan, Suharyanto menyebutkan bahwa di awal tahun anggaran, Belanja Tidak Terduga (BTT) dapat dialokasikan untuk penanganan bencana.
Apabila masih terdapat kekurangan, pemerintah daerah, dapat mengajukan dukungan tambahan ke BNPB melalui mekanisme penggantian atau reimburse.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya pemulihan akses transportasi.
Tercatat delapan rumah mengalami kerusakan, dan akses jalan serta jembatan harus segera ditangani agar tidak memperpanjang isolasi warga.
Ia mengapresiasi langkah cepat daerah yang telah menurunkan alat berat ke lokasi.
“Alat berat ini bisa diajukan pembiayaannya melalui BTT dan BNPB untuk sewa. Targetnya dua sampai tiga minggu jalan tembus, tapi jembatan yang rusak juga harus segera ditangani,” ujarnya.
Menurutnya, setelah akses jalan darurat terbuka, penanganan jembatan harus menjadi prioritas lanjutan.
Ia meminta agar pemulihan dilakukan secepat mungkin agar lebih dari tiga ribu warga terdampak bisa kembali beraktivitas normal.
Selain penanganan fisik, BNPB juga mendukung upaya operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) untuk menekan intensitas hujan.
“Mudah-mudahan Februari nanti kondisi lebih landai. Paling tidak di Januari ini kami bantu dengan modifikasi cuaca,” katanya.
Dengan langkah tersebut, Suharyanto berharap isolasi wilayah dapat segera terputus dan masyarakat Jepara bisa kembali menjalani aktivitas secara normal.
“Setelah jalan tembus, tangani jembatan. Akses harus pulih secepatnya,” pungkasnya.(fik)
Editor : Mahendra Aditya