JEPARA – Sebanyak 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Jepara terpaksa menghentikan operasional sementara akibat dana operasional yang belum turun.
Kondisi ini terjadi di tengah total 71 unit SPPG yang tersebar di berbagai kecamatan di Jepara.
Koordinator SPPG Jepara, Musthofa Wildan, menjelaskan bahwa hingga Jumat (19/12), dari 71 unit SPPG yang terdata, sebanyak 54 unit masih beroperasi, sementara 17 unit lainnya tidak beroperasi karena terkendala pencairan dana dari pusat.
“Total SPPG di Jepara ada 71 unit. Yang tidak operasional saat ini ada 17 unit karena dana belum turun. Sisanya, 54 SPPG masih berjalan melayani penerima manfaat,” jelas Wildan pada Jumat (19/12).
Sebanyak 17 SPPG yang berhenti operasional tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, di antaranya Kecamatan Keling, Kedung, Mayong, Nalumsari, Bangsri, Tahunan, Kembang, Mlonggo, Jepara, dan Welahan, dengan pengelola dari berbagai yayasan.
Ia juga memprediksi, di masa liburan sekolah mendatang juga dimungkinkan ada penambahan SPPG yang berhenti beroperasi.
Hal ini dipengaruhi oleh keterlambatan administrasi akhir tahun, di mana BGN Pusat harus menyelesaikan proses rekapitulasi, sehingga berdampak pada pencairan dana SPPG.
Hal tersebut diupayakan tidak akan berlangsung lama. Di awal tahun 2026 mendatang, SPPG yang berhenti beroperasi, didorong untuk dapat segera aktif kembali.
Di samping itu, terkait penyaluran manfaat selama liburan sekolah, disesuaikan berdasarkan sekolah yang masih tetap mau menjalankan. Di mana setiap penerima perlu datang ke sekolah untuk mengambil menu.
“Kami menyesuaikan dengan sekolah mana yang menghendaki untuk menerima layanan. Direncanakan pendistribusian ke sekolah biasanya dua kali dalam sepekan,” ujarnya.
Dalam hal mutu layanan, khususnya menu makanan, SPPG di Jepara telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Bahkan, telah dibentuk grup koordinasi antara ahli gizi SPPG dan puskesmas di masing-masing wilayah untuk evaluasi serta pelaporan kelayakan menu.
“Evaluasi menu rutin dilakukan, apakah sudah layak dan sesuai bagi penerima manfaat. Termasuk tampilan menu, kami koordinasikan agar tidak muncul keluhan terkait kualitas makanan,” tutur Wildan.
Sesuai petunjuk BGN, pada masa libur sekolah pihak SPPG diberikan kebijakan untuk menyesuaikan menu, dengan komposisi dua menu basah dan empat menu kering. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga ketahanan makanan selama distribusi.
Meski demikian, Wildan menegaskan bahwa kualitas gizi tetap menjadi prioritas utama. “Menu basah dan kering, menyelesaikan kondisi. Kandungan gizi tetap sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak asal-asalan,” pungkasnya.
Berikut Daftar SPPG yang berhenti beroperasi sementara, per Jumat 19 Desember 2025 lantaran dana belum turun:
1. SPPG Yayasan Al Fitroh (Desa Jlegong, Kecamatan Keling)
2. SPPG Yayasan Nusantoro Raos Sadoyo (Desa Bugel 2, Kecamatan Kedung)
3. SPPG Yayasan Perjuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat (Desa Sengonbugel, Kecamatan Mayaong)
4. SPPG Yayasan Perjuangan Untuk Kesejahteraan Rakyat (Desa Gemiring Lor, Kecamatan Nalumsari)
5. SPPG Yayasan Lentera Jagat Sejahtera (Desa Bondo, Kecamatan Bangsri)
6. SPPG Yayasan AT Taqwa (Desa Karangnongko, Kecamatan Nalumsari)
7. SPPG Yayasan Cahaya Sukses Rahayu (Desa Jebol 1, Kecamatan Mayong)
8. SPPG Yayasan Cahaya Sukses Rahayu (Desa Jebol 2 , Kecamatan Mayong)
9. SPPG Yayasan Persyarikatan Muhammadiyah (Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri)
10. SPPG Yayasan Bakti Bumi Kartini (Desa Senenan, Kecamatan Tahunan)
11. SPPG Yayan Raudlatul Ulum Kajen (Desa Bucu, Kecamatan Kembang)
12. SPPG Yayasan Harapan Mulia Indonesia (Desa Nanggul, Kecamatan Mlonggo)
13. SPPG Yayasan At Taqwa Daren (Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong)
14. SPPG Yayasan Sarwo Apik Indonesia (Desa Karangkebagusan, Kecamatan Jepara)
15. SPPG Yayasan Denbaguse Muria Raya (Desa Karanganyar, Kecamatan Welahan)
16. SPPG Yayasan Alfitroh (Desa Damarwulan, Kecamatan Keling)
17. SPPG Yayasan Al Fitroh (Desa Kaligarang, Kecamatan Keling)
Editor : Mahendra Aditya