JEPARA – Pemerintah Kabupaten Jepara di bawah kepemimpinan Bupati Witiarso Utomo dan Wakil Bupati M. Ibnu Hajar terus menunjukkan komitmen nyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Setelah program jalan mulus yang kini sudah banyak dirasakan warga, Pemkab juga mempercepat penanganan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) di berbagai wilayah.
Salah satu pengungkit utamanya adalah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat.
Menjelang akhir 2025, Jepara kembali mendapat kucuran anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk memperbaiki 104 unit rumah warga berpenghasilan rendah.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jepara, Moh Eko Uddyono, menyampaikan bahwa dukungan anggaran dari berbagai sumber.
Mulai pusat, provinsi, hingga APBD terus mengalir untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian layak.
Pada 2025, tercatat 734 unit rumah terbantu lewat bantuan provinsi (Banprov).
Dari APBD Jepara sendiri, dialokasikan 100 unit, namun realisasi menjadi 91 unit karena sebagian calon penerima meninggal dunia sebelum pelaksanaan.
Selain Banprov dan APBD, program nasional melalui BSPS juga menjadi pilar penting.
Tahun ini Jepara kembali memperoleh 104 unit bantuan, diberikan kepada warga yang telah diverifikasi dan memenuhi kriteria penerima.
Setiap unit BSPS berupa stimulan Rp 20 juta, digunakan untuk perbaikan maupun pembangunan rumah sederhana yang memenuhi standar kesehatan dan keselamatan bangunan.
Meski berupa stimulan, program ini dirancang untuk mendorong swadaya dan gotong royong, sehingga konstruksi dapat diselesaikan dengan partisipasi warga dan keluarga.
Saat meninjau pembangunan RSLH di Desa Bawu, Batealit, Eko menjelaskan bahwa bentuk dan ukuran rumah sangat bergantung pada kemampuan swadaya masyarakat.
“Dengan manajemen pembangunan yang tepat, stimulan Rp 20 juta tetap bisa digunakan untuk membangun rumah yang layak huni,” ujarnya. (fik/war)
Editor : Ali Mustofa