JEPARA - Kasus kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren kembali menjadi sorotan serius berbagai kalangan, termasuk para kiai, nyai, dan pengasuh pesantren. Perhatian besar juga datang dari KH M. Yusuf Chudlori serta Dr. Hj. Hindun Anisah, MA.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang memiliki akar kuat di lingkungan ulama dan pesantren, turut memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini.
Melalui badan otonomnya, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Perempuan Bangsa, mereka menggelar sosialisasi Modul Anti-Pencabulan di Pesantren bagi para pengasuh dan komunitas pesantren di Kabupaten Jepara.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung NU Kecamatan Tahunan, Ahad (30/11), dengan melibatkan setidaknya 750 peserta.
Peserta berasal dari berbagai organisasi dan jaringan pesantren, antara lain JP3M, JMQH, RMI, FKPP, MP3I, KSJ, AKRAP, IKSAS, Alumni Tegalrejo Magelang, serta HIMASAL.
Pengasuh Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang, KH M. Yusuf Chudlori, menegaskan bahwa persoalan kekerasan seksual di pesantren adalah masalah yang harus dipedulikan oleh semua pihak.
Ia menceritakan bahwa dalam sebuah halaqah di RRI Yogyakarta, beberapa ulama menyampaikan terjadinya penurunan jumlah pendaftar santri baru di sejumlah pesantren, tidak hanya di Yogyakarta tetapi juga di banyak pesantren besar di Indonesia.
Menurutnya, penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi hingga banyaknya pilihan pendidikan formal dan beasiswa. Namun, ia menilai maraknya pemberitaan negatif tentang pesantren turut memberi dampak besar.
“Tidak bisa dipungkiri, berita tentang pencabulan oleh kiai, kekerasan, bullying, hingga pelecehan antar-santri, baik berbeda maupun sesama jenis, ikut mempengaruhi,” ujar Gus Yus.
Ia mengibaratkan pesantren di era keterbukaan informasi saat ini sebagai akuarium yang seluruh aktivitasnya dapat terlihat jelas.
Karena itu, pesantren harus terus berbenah dan menyelesaikan persoalan sekecil apa pun agar tidak berkembang menjadi masalah besar.
Untuk itu, DPP PKB berinisiatif menyusun Modul Anti-Pencabulan di Pesantren, hasil rumusan para tokoh agama pada Agustus 2025.
Modul ini dirancang sebagai pedoman untuk mengenali, mencegah, serta menangani kekerasan seksual di lingkungan pesantren.
Wakil Ketua Umum bidang organisasi dan kaderisasi DPP Perempuan Bangsa, Dr. Hj. Hindun Anisah, MA, menekankan pentingnya memastikan pesantren menjadi ruang yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
“Ini adalah tanggung jawab moral dan spiritual kita untuk menjaga martabat para santri dan menjaga marwah pesantren,” tegas Bunda Hindun.
Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara, ia menyatakan bahwa modul tersebut hadir untuk memberikan edukasi dan langkah pencegahan demi melindungi santri serta menjaga kredibilitas institusi pesantren.
“Modul ini akan terus kami distribusikan ke seluruh pesantren,” pungkasnya.
Editor : Zainal Abidin RK