Jepara - Pemerintah baik pusat maupun daerah masih punya seabrek pekerjaan rumah (PR) dalam upaya melindungi dan memberikan ruang aman bagi para perempuan.
Fakta di lapangan menunjukkan kekerasan dapat ditemukan di mana-mana seperti dalam pemberitaan media, unggahan warga, hingga laporan tahunan lembaga resmi.
Lebih dari itu, krisis iklim kini menjadi bentuk kekerasan baru yang merampas ruang hidup, khususnya perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
Rob menenggelamkan rumah-rumah di pesisir Demak, Semarang, dan Pekalongan, serta wilayah lain yang bahkan belum sempat tercatat dalam telinga kita. Begitupun dengan bencana abrasi yang mengintai kawasan pesisir di Jepara.
Seperti misalnya sawah dan tambak warga yang dicaplok abrasi. Termasuk sawah petani Sumberrejo yang terbayangi industri ekstraktif.
Jaladara Collectiva bersama Kolektif Arus Bawah, Batmural.id, Omah Petrok, dan masyarakat Jepara menggelar Lapak Anti Kekerasan terhadap Perempuan di bawah Tugu Perjuangan Tiga Putri, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara pada Sabtu (29/11)
Perwakilan Jaladara, Linda Natalia menyebut berbagai macam kegiatan dalam melapak seperti sashiko, zine, kolase, lapak baca, pasar gratis, live mural, sablon cukil, hingga tes tensi darah gratis.
"Beragam aktivitas itu menjadi ruang pertemuan, ruang belajar, dan ruang perlawanan bagi perempuan. Acara ini pun terbuka bagi semua perempuan dan masyarakat di Jepara," tuturnya.
Linda menyebutkan saat ini tak sedikit aduan dari penyintas kekerasan seksual. Di pulau-pulau kecil, anak-anak terpaksa berhenti sekolah karena biaya akomodasi yang lebih besar dari biaya pendidikan itu sendiri.
"Hal ini mengancam masa depan anak perempuan, membuat mereka jatuh ke dalam pernikahan dini, berhadapan dengan kekerasan berlapis, hingga kehilangan janin dan keselamatan dirinya. Padahal pendidikan adalah hak dasar yang mesti dijamin negara, bukan menjadi batu loncatan ke rantai kekerasan baru," kata dia.
Hasan, seorang pelapak dari Kolektif Arus Bawah juga menyoroti penobatan Soeharto sebagai pahlawan nasional yang disandingkan dengan Marsinah, buruh perempuan yang dibunuh oleh rezimnya sendiri.
"Ini dianggap sebagai pelecehan terhadap ingatan kolektif. Kekerasan negara didaur ulang menjadi kepahlawanan. Sementara baru-baru ini di Agustus lalu, tak sedikit masyarakat justru dikriminalisasi karena menyampaikan kritik di media sosial. November ini pun dua kawan kami di Semarang juga dikriminalisasi," ucapnya.
Dirinya manyampaikan, acara membuka lapak ini diharapkan dapat merawat ingatan dan membangun solidaritas.
Di tengah represi dan pengabaian, mereka mencoba menciptakan ruang aman, ruang belajar, dan ruang rawat tubuh.
"Peringatan 16 HAKTP 2025 di Jepara menjadi penanda jika perempuan tidak akan diam. Selama negara belum mendengar, sirine perlawanan akan terus meraung," tandas Linda menimpali.(fik)
Editor : Zainal Abidin RK