JEPARA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan sosialisasi empat pilar kebangsaan bagi para buruh di Kabupaten Jepara pada Jumat (14/11).
Kegiatan yang berlangsung di Dapoer Jawa, Pecangaan ini diikuti oleh setidaknya seratus buruh yang merupakan perwakilan dari berbagai serikat pekerja di Jepara.
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat atau Rerie sapaan akrabnya dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memang telah direncanakan bersama dan bukan dilakukan secara tiba-tiba.
Menurutnya kegiatan tersebut menjadi penting, seiring dengan tantangan yang dihadapi para buruh yang sangat kompleks.
Mulai dari melemahnya daya beli masyarakat, perubahan situasi ekonomi global, hingga gempuran digitalisasi dan otomatisasi yang terus berkembang.
"Tidak bisa dipungkiri, tantangan yang kita hadapi luar biasa. Situasi ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi di seluruh dunia," ungkapnya Jumat (14/11).
Ia juga menyinggung masih adanya pro dan kontra terhadap regulasi terkait ketenagakerjaan.
Termasuk UU Cipta Kerja yang di satu sisi mempermudah masuknya investasi, tetapi juga memunculkan sejumlah persoalan dan ekses-ekses lain.
Dalam konteks empat pilar, Rerie menekankan bahwa buruh memiliki posisi strategis dalam kehidupan berbangsa.
"Buruh bukan hanya tenaga produksi, tetapi pilar kebangsaan. Pemahaman ini menjadi tanggung jawab kami untuk selalu disampaikan," katanya.
Ia menegaskan bahwa persoalan perburuhan tidak bisa diselesaikan dari satu sisi saja. Ketika industri menghadapi situasi tidak kondusif, relokasi perusahaan menjadi tinggi.
Karena itu, buruh harus memiliki pemahaman yang baik dan berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai amanat konstitusi.
"Kita harus berdiri tegak jika berkaitan dengan hak kita. Namun perjuangan itu harus konstruktif agar tidak kontraproduktif," imbuhnya.
Rerie meyakini bahwa kerja sama, komunikasi, serta jejaring yang baik akan membuat implementasi empat pilar memberikan hasil yang optimal bagi buruh.
Rerie sebelumnya juga menyebutkan bahwa peningkatan produktivitas merupakan kunci untuk menghadapi otomatisasi dan membuka lapangan pekerjaan lebih luas.
"Bersatu, buruh kuat, Indonesia jaya," tegasnya.
Pada saat yang sama, Pembina Aliansi Buruh Jepara Murdiyanto, menyampaikan sejumlah aspirasi buruh menjelang pembahasan dan penetapan upah di daerah.
Secara tidak langsung, ia menilai bahwa formulasi penetapan upah yang kini mengacu pada data BPS acapkali tidak sesuai dengan kondisi riil lapangan.
Ia mendesak agar UMSK kembali mengacu pada survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sehingga lebih menggambarkan kebutuhan buruh di Jepara.
"Indikator yang ada tiga tahun terakhir ini sudah baku. Dewan pengupahan hanya mengesahkan rumusan dari pusat. Padahal kebutuhan riil teman-teman pekerja di lapangan bisa berbeda," ujarnya.
Selain upah, pihaknya juga mendorong adanya solusi atas persoalan kemacetan yang menghambat mobilitas buruh, misalnya melalui penyediaan bus jemputan dengan payung regulasi dari pemerintah.
Murdiyanto menilai kehadiran Wakil Ketua MPR RI pada kegiatan ini sebagai momentum penting.
"Ini peristiwa langka. Beliau (Rerie, Red) berkenan turun langsung mendengar persoalan dan belanja masalah dari buruh. Harapan kami, aspirasi ini bisa dikawal sampai tingkat pusat," katanya.
Ia juga menilai bahwa buruh masih menghadapi sejumlah persoalan sosial dan ketenagakerjaan, mulai dari upah hingga perlakuan kurang menyenangkan di tempat kerja.
Karena itu pihaknya berharap pemerintah dapat memberi perhatian serius, terlebih menjelang penetapan upaya minimum mendatang.(fik)
Editor : Ali Mustofa