JEPARA - Rencana kenaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kawasan Balai Taman Nasional (BTN) Karimunjawa menuai penolakan dari sejumlah warga dan pelaku wisata.
Saat menuai protes, yang semula hendak diterapkan 2 November menjadi mundur 17 November.
Adapun rincian tarif baru yang akan diberlakukan seperti untuk wisatawan nusantara, dari yang Rp10 ribu hingga 15 ribu menjadi, Rp 20 ribu (weekday) dan Rp 30 ribu (weekend).
Tiket ini mencakup tracking mangrove, snorkeling, pengamatan penetasan semi alami penyu.
Lalu, wisatawan mancanegara, dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Serta penerbangan drone sebesar Rp 2 juta.
Mereka menilai kebijakan tersebut belum tepat waktu karena pengelolaan wisata di Karimunjawa dinilai belum berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Penggiat Wisata di Karimunjawa, Hasanudin, menyebut kenaikan tarif belum disertai dengan peningkatan kualitas dan daya tarik wisata.
"Naiknya PNBP masih kurang tepat. Destinasi juga kurang menarik, apalagi bagi wisatawan mancanegara," ujarnya Selasa (4/11).
Menurutnya, ego sektoral antar dinas membuat pengelolaan wisata terkesan jalan sendiri-sendiri. Ia mencontohkan, informasi kenaikan tarif yang dinilai mendadak muncul melalui pamflet tanpa sosialisasi menyeluruh.
"Seandainya iya, kenaikan itu harus jelas, mana yang dikelola Balai Taman Nasional (BTN) dan mana yang dikelola masyarakat. Nilai jual wisata juga belum mengena. Contohnya, lokasi penetasan penyu tukik yang kurang menarik," jelasnya.
Hasanudin menegaskan, masyarakat mendukung konservasi, tetapi ingin pengelolaan yang transparan dan adil.
"Kalau uang PNBP diambil dari Karimunjawa, mestinya desa juga merasakan manfaatnya. Jangan sampai pendapatan besar, tapi masyarakat lokal hanya jadi penonton. Di sini, Desa Kemujan, masyarakat di Parang ataupun Pulau Nyamuk belum merasakan dampaknya," katanya.
Ia juga menyoroti belum adanya kebijakan tegas soal daya dukung wisatawan
"Kalau benar bicara konservasi, mestinya ada pembatasan jumlah wisatawan. Tapi yang dicari justru target pendapatan. Akhirnya alam bisa rusak," tegasnya.
Hasanudin berharap BTN dapat berperan aktif dalam mewujudkan pengelolaan wisata berkelanjutan bersama masyarakat lokal yang berkompeten di bidang wisata.
Pada saat yang sama, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah I Kemujan, Endarto, menjelaskan bahwa kenaikan tarif sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun lalu.
"Sebenarnya sudah diperintahkan pusat untuk naik setahun sebelumnya, tapi kami tahan dulu karena mempertimbangkan aspirasi masyarakat," ujarnya.
Pihaknya juga ingin para pelaku wisata khususnya, juga melampirkan kebijakan tersebut saat membawa wisatawan, terlebih yang datang dari mancanegara.
"Kami juga berencana mengundang para penggiat dan biro wisata untuk membahas hal tersebut," katanya.
Ia menambahkan, seluruh penerimaan masuk ke kas bendahara negara, dan pihaknya masih menunggu kejelasan soal pembagian hasil untuk provinsi dan kabupaten.
"Dulu sempat ada pembagian, tapi sekarang belum ada. Kami akui memang yang dijual saat ini masih terbatas. Kalau di Baluran itu penerbangan drone untuk memotret satwanya, kalau di sini kekuatannya di view," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Erwin Suryana, menekankan pentingnya pengelolaan pariwisata yang adil dan berkelanjutan.
"PNBP boleh saja dinaikkan, tapi harus disertai kejelasan soal kesejahteraan warga dan tata kelola yang berpihak pada rakyat," tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Jepara ikut mengawal kebijakan itu agar manfaat ekonomi juga dirasakan oleh desa-desa di Karimunjawa.
"Pemkab seharusnya menagih kejelasan alokasi dana hingga ke tingkat desa. Harus ada mekanisme yang memastikan masyarakat juga mendapatkan bagi hasil dari aktivitas wisata di kawasan konservasi," pungkasnya.(fik)
Editor : Ali Mustofa