JEPARA - Pemerintah Desa Tunggulpandean buka suara terkait perkembangan rencana pembangunan Gardu Induk PLN di wilayah desa.
Secara administratif, rencana pembangunan telah melalui tahapan sosialisasi kepada masyarakat, musyawarah desa, penetapan lokasi, dan pembentukan panitia tukar guling tanah.
Awalnya, lokasi gardu induk direncanakan berada di atas tanah milik beberapa warga.
Proses sosialisasi telah dilakukan di balai desa dengan kehadiran warga dan tercatat adanya tanda tangan persetujuan.
Persoalan mulai muncul setelah hasil appraisal harga tanah yang disampaikan PLN; karena PLN tunduk pada ketentuan ganti rugi resmi, nilai yang ditawarkan dianggap tidak memenuhi harapan satu-dua warga.
Upaya negosiasi untuk menentukan kesepakatan harga tidak berhasil mencapai titik temu.
Sebagai langkah lanjutan, PLN mengalihkan rencana ke tanah bengkok desa melalui mekanisme rapat resmi atas arahan pemerintah kabupaten.
Kemudian panitia tukar guling yang telah dibentuk. Secara administratif, langkah tersebut dipandang sah dan sesuai prosedur yang berlaku.
"Namun sejak saat itu penolakan sebagian warga menguat karena adanya saru-dua warga yang tanahnya tidak jadi dibeli disinyalir ada provokasi ke warga yang lain. Sehingga diwarnai dinamika kepentingan," ujar Kepala Desa Tunggul Pandean M. Khotibul Umam.
Editor : Ali Mustofa