JEPARA - Bupati Kabupaten Jepara Witiarso Utomo manut kiai dalam proses pembuatan keputusan penerapan hari aktif sekolah.
Hal tersebut diputuskan usai pihaknya menerima audiensi dari segenap jajaran Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara di Gedung Shima Kompleks Setda pada Kamis (14/8) sekitar pukul 09.00.
Dalam kegiatan tersebut Bupati turut didampingi oleh waklinya, M Ibnu Hajar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda, Ratib Zaini, serta sejumlah pimpinan OPD.
Baca Juga: Industri Furnitur Jepara Didesak Berinovasi Mesin, Agar Tak Kalah Saing dari China dan Vietnam
Rais Syuriah PCNU Jepara KH Khayatun Nufus, Ketua Tanfidziyah KH Charis Rohman, Kepala Kemenag Jepara Akhsan Muhyiddin.
Kepala Dikpora Jepara Ali Hidayat, Ketua Dewan Pendidikan Jepara Prof Mustaqim hingga jajaran NU di tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC) kecamatan.
Bupati Jepara Witiarso Utomo menyampaikan bahwa usulan lima hari sekolah atau full day school ialah berasal dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).
Tak lama berselang setelah itu Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) menyusul dengan penyampaian harapan agar tetap enam sekolah.
Setelah pihaknya mencermati beberapa alasan beserta kajian yang disampaikan oleh masing-masing pihak, akhirnya diputuskan sekolah tetap dijalankan sebagaimana yang berlangsung saat ini, yakni enam hari.
"Sebelumnya tuntutan dari PGRI menghendaki lima hari sekolah, sedangkan Pergunu menyampaikan untuk enam hari sekolah. Yang menjadi pertimbangan Pemkab ialah dampaknya terhadap perkembangan karakter anak didik, banyak negatif," sebutnya usai audiensi.
Mas Wiwit menyebutkan bahwa di Jepara akan tetap melanjutkan Perbup nomor 43 tahun 2009.
Baca Juga: Tiga Orang Masuk Bursa Direksi PDAM Tirta Jungporo Jepara, Tunggu Rekomendasi Kemendagri
Yang telah mengatur tentang bidang kesehatan dan pendidikan di Jepara berlaku enam hari kerja.
"Ya ini, SK-nya masih sama. Kita jalankan apa yang ada saja. Setelah itu kami juga akan diskusi dengan PGRI, akan disampaikan. Mudah-mudahan bisa memahami situasi daripada teman-teman PCNU," ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, sebagaimana pertimbangan dari para pakar, tokoh serta dewan pendidikan, kecenderungan full day school apabila diterapkan dapat menguras tenaga dan fokus peserta didik.
Serte menggerus keberadaan Madin-TPQ yang selama ini dinilai turut menyumbang pengembangan karakter hingga nilai-nilai keagamaan.
Diketahui, saat ini terdapat sekitar 683 Madin di Kabupaten Jepara, 996 TPQ, 40.000-an murid Madin-TPQ, serta 15.000-an guru Madin-TPQ.
"Ketua Dewan Pendidikan Jepara, Prof Mustaqim juga menyampaikan efek negatif bila 5 hari sekolah. Di hari libur biasanya anak bisa bermain medsos tujuh jam, kalau libur dua hari bisa 15 jam," ujarnya.
Ditambah, konsumsi konten-konten Medsos tersebut cenderung untuk hal-hal yang non edukatif.
Belum lagi dengan alasan resiliensi (ketahanan) keluarga dan pertimbangan sejenis.
"Kami mempertimbangkan generasi muda yang akan datang," ucapnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan sejumlah pabrik dan perusahaan.
Ke depan akan menggandeng organisasi kemasyarakatan Islam seperti NU dan Muhammadiyah berkaitan dengan pembentukan karakter karyawan pabrik.
"Sehingga dengan ini diharapkan dapat menambah ilmu dan memperbaiki efek sosial yang ada di lingkungan pabrik. Dengan itu bisa memiliki kesadaran tersendiri, agar meminimalisir penyakit masyarakat," ujarnya.
Baca Juga: 395 Atlet Ramaikan Kejurkab Karate Jepara 2025, Jadi Ajang Adu Skill dan Pembinaan Karakter
Saat ini, lanjutnya, konsep tersebut sedang didesain. Bersama dengan tokoh-tokoh yang membidangi keagamaan.
"Pemerintah mau menjembatani agar jadi sinergi yang baik. Kos bebas dan dampak sosial itu jadi perhatian serius. Hal-hal yang kurang baik akan pelan-pelan dibenahi," ujarnya.
Pendekatan sosio-spiritual tersebut dilakukan agar dapat menjadi pendampingan dalam karakter dan keagamaan.
"Sementara ini bagi karyawan yang beragama Islam, fokus di sini dulu, karena mayoritas. Kalau ada keperluan bagi non muslim maka kami akan mengakomodir," ringkasnya sembari menyiratkan Jepara religius.
Pada saat yang sama, Prof Mustaqim juga menyebutkan di antara penguatan karakter anak bangsa itu nomor satu religiusitas.
Untuk mencapai hal ini membutuhkan waktu belajar baik kuantitatif maupun kualitatif yang cukup.
Sedangkan saat ini, mengacu pada kurikulum yang ada, di tingkat SD mapel agama prosentasenya hanya 9 persen. Kemudian di SMP hanya 5 persen lalu di SMA sederajat hanya 4,4 persen.
"Ini sangat sedikit, maka dari itu oleh Mendikdasmen (Abdul Mu'ti) disampaikan harus diperkuat dengan co-kulikuler. Bentuknya bermacam-macam, di Jepara ini dibantu Madin-TPQ," tanggapnya.
Keberadaan sekolah arab atau sekolah sore dalam Pesantren, Madin-TPQ inilah yang dinilai sebagai gerbang terakhir yang dapat menyokong kebutuhan keagamaan bagi peserta didik.
"Di SD-SMA pendidikan agama kurang. Maka dipenuhi sekolah sore, kalau ini ditutup tentu ada risiko. Otak manusia yang mempengaruhi perilakunya. Kalau (otak) isinya agama, perilakunya Insyaallah relevan," tandasnya.(fik)
Editor : Ali Mustofa