JEPARA - Rekomendasi Partai Golkar untuk bakal calon bupati dan calon wakil bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jepara hingga kemarin (12/8) belum turun.
DPD Golkar Jepara menjamin bahwa pemberian rekomendasi itu tak bakal terpengaruh terkait dinamika yang terjadi di pusat.
Itu disampaikan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Jepara Ahmad Faozi kemarin.
Baca Juga: Terbangkan Seribuan Lampion, Festival Budaya Lokal Jepara di Pantai Bandengan Berlangsung Meriah
”Saya yakin tidak. Karena semua ini setelah pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto selaku ketua umum, semua yang bergerak wakil-wakil ketua bidang masing-masing. Dan itu godokannya sudah beberapa bulan yang lalu,” tegas Faozi.
Bahkan, menurutnya pemberian rekomendasi itu tetap akan diberikan sebelum dibukanya pendaftaran calon bupati dan wakil bupati Jepara dibuka oleh KPU.
”Yang jelas sebelum pendaftaran. Tapi kami tidak berani kapannya. Yang jelas sebelum pendaftaran. Insyaallah tidak ada apa-apa,” imbuh Faozi.
Ia menjelaskan, pengunduran Airlangga Hartarto dari jabatan Ketua Umum Golkar itu merupakan salah satu mekanisme organisasi yang wajar. Pihaknyapun berprinsip akan tetap tegak lurus kepada DPP Golkar.
Ia mengakui, yang jadi persoalan saat ini adalah waktu pengunduran Airlangga berdekatan dengan masa pendaftaran Pilkada.
Sedangkan di satu sisi yang memberi tanda tangan terhadap rekomendasi oleh bakal calon menjadi calon baik bupati, walikota, hingga gubernur itu ketua umum dan sekretaris umum.
”Aturan mainnya, kami serahkan kembali kepada aturan yang berlaku,” kata Faozi.
Di sisi lain, dalam rencana Pilkada Jepara sendiri, DPD Golkar Jepara diketahui memang telah mengusulkan beberapa sosok agar bisa diberi rekomendasi sebagai bacabup maupun bacawub.
”Kami serahkan ke Pusat. Kami tidak berani mengusulkan sendiri-sendiri. Tapi itu kolektif. Biarkan yang menggodok, menggoreng, sampai nanti matengnya seperti apa itu pusat,” tandas Faozi. (rom)
Editor : Ali Mustofa