JEPARA – Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Kabupaten Jepara, menjadi yang terbaik di Jawa Tengah.
Hal itu berdasar atas penilaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Berdasarkan LHP itu, Kabupaten Jepara telah 13 kali berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Itu merupakan capaian WTP terbanyak dari 29 kabupaten di Jawa Tengah.
“Dalam kategori kabupaten dan kota pun, kami meraih WTP terbanyak, yakni 13 kali,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko.
WTP ke-13 berturut-turut itu diberikan pada Jumat, 26 Mei 2023 di Gedung BPK Semarang. Penyerahan dilakukan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Hari Wiwoho kepada Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta serta Ketua DPRD Kabupaten Jepara Haizul Ma’arif.
Sebelum itu, Pada 22 September 2022, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, juga memberi penghargaan kepada Kabupaten Jepara sebagai salah satu daerah yang telah meraih WTP 10 kali berturut-turut.
Saat penyerahan berlangsung di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Pj. Bupati Edy Supriyanta didampingi Sekda Jepara Edy Sujatmiko.
Hingga saat ini, hanya terdapat dua kabupaten/kota di Jawa Tengah yang berhasil meraih WTP 13 kali.
Keduanya adalah Kabupaten Jepara dan Kota Kota Surakarta, yang mulai mendapat WTP sejak LHP LKPD tahun 2010, atau dianugerahkan BPK RI pada tahun 2011.
Hal ini sekaligus menegaskan Kabupaten Jepara adalah entitas terbaik dalam pengelolaan APBD di Jawa Tengah.
Entitas itu terdiri dari pemerintah kabupaten, pemerintah kota, dan pemerintah provinsi.
Saat menerima WTP tahun 2023 pada Mei lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatatkan prestasi ke-12 berturut-turut, tertinggal 1 kali dibanding 2 entitas: Kabupaten Jepara dan Kota Surakarta.
Menurut Edy Sujatmiko, WTP atau unqualified opinion, berarti bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa BPK, telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
“Ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas anggaran yang kami kedepankan,” kata Edy Sujatmiko. Dengan prinsip itu, semua elemen masyarakat dapat ikut mengontrol pelaksanaan APBD agar setiap rupiah uang negara dibelanjakan untuk Pembangunan,” kata Edy Sujatmiko.
Dia menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Jepara, yang selalu berkomitmen membahas dan menetapkan APBD tepat waktu, sehingga turut berkontribusi pada sukses meraih WTP ke-13 berturut-turut. Dukungan Forkopimda dan masyarakat juga sangat berarti. (*)
Editor : Abdul Rokhim