SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat percepatan signifikan dalam upaya mengurangi backlog perumahan.
Hingga triwulan I 2026, sebanyak 281.312 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah berhasil direalisasikan melalui kerja sama lintas sektor.
Capaian tersebut merupakan akumulasi pembangunan sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Sepanjang 2025, pembangunan rumah mencapai 274.514 unit dari berbagai sumber pendanaan.
Rinciannya meliputi APBN 14.454 unit, APBD Provinsi Jawa Tengah 17.510 unit, APBD kabupaten/kota 12.830 unit, dukungan CSR dan Baznas 4.012 unit, serta sumber lainnya sebanyak 219.524 unit.
Selain itu, dilakukan pembaruan data terhadap 6.184 unit rumah.
Memasuki triwulan I 2026, pembangunan kembali bertambah 6.798 unit sehingga total capaian meningkat menjadi 281.312 unit.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menyebut capaian tersebut berperan besar dalam menekan angka backlog perumahan di wilayah ini.
Ia menjelaskan, pada akhir 2025 backlog perumahan tercatat sekitar 1,33 juta unit.
Berkat kolaborasi berbagai pihak, sepanjang 2025 backlog berhasil ditekan sekitar 274 ribu unit sehingga pada awal 2026 turun menjadi sekitar 1,05 juta unit.
Pemerintah menargetkan penurunan backlog dapat diselesaikan dalam empat tahun ke depan melalui sinergi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta dukungan pemangku kepentingan seperti CSR, Baznas, dunia usaha, dan masyarakat.
Program penanganan backlog tidak hanya berfokus pada pembangunan rumah baru bagi warga yang belum memiliki hunian, tetapi juga peningkatan kualitas rumah melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Program ini bertujuan memastikan hunian masyarakat memenuhi standar keamanan dan kesehatan.
Penentuan penerima bantuan menggunakan data terpadu seperti DTKS yang kemudian diverifikasi melalui pengecekan lapangan, termasuk status lahan dan kondisi bangunan.
Program tersebut juga menjadi bagian dari dukungan Pemprov Jawa Tengah terhadap target nasional pembangunan tiga juta rumah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan program RTLH merupakan wujud kehadiran negara dalam memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.
Menurutnya, penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya menghadirkan keadilan sosial agar setiap keluarga memiliki fondasi kehidupan yang lebih sejahtera dan produktif.
Manfaat program ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Salah satunya Subali, warga Desa Sirnoboyo, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri, yang kini dapat menempati rumah layak setelah sebelumnya menumpang.
Sebagai penjual bakso bakar keliling dengan penghasilan tidak menentu, ia merasa sangat terbantu karena kini keluarganya memiliki tempat tinggal yang lebih nyaman.
Hal serupa dirasakan Sumar, warga Desa Sirnoboyo, Giriwoyo, Wonogiri, yang menerima bantuan renovasi RTLH. Rumahnya yang sebelumnya berdinding kayu kini telah diperbaiki menjadi tembok bata berlapis semen.
Sebagai petani sekaligus pekerja serabutan, ia mengaku kesulitan memperbaiki rumah karena keterbatasan ekonomi.
Kini, rumah yang lebih kokoh membuatnya merasa tenang dan semakin termotivasi bekerja.
Bagi Subali, Sumar, dan ratusan ribu penerima manfaat lainnya, bantuan hunian tersebut menjadi bukti nyata kehadiran negara bagi masyarakat kecil. (*)
Editor : Ali Mustofa