SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah mencatatkan pencapaian tertinggi dalam penyaluran kredit perumahan secara nasional dengan nilai mencapai Rp 2,3 triliun hingga awal April 2026. Angka ini menegaskan peran penting wilayah tersebut dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor hunian masyarakat.
Data dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menunjukkan bahwa realisasi kredit usaha rakyat (KUR) perumahan atau kredit program perumahan (KPP) sejak 1 Januari sampai 1 April 2026 menempatkan Jawa Tengah sebagai yang teratas di Indonesia.
Beberapa daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian tersebut, di antaranya Kabupaten Brebes sebesar Rp 131,5 miliar, Kabupaten Banyumas Rp 117,4 miliar, serta Kabupaten Sragen Rp 115,6 miliar.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, memberikan apresiasi atas kinerja ini. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi yang dinilai mampu mempercepat program perumahan sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia juga menyebut bahwa program kredit perumahan merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan aktivitas ekonomi nasional.
Selain unggul dalam penyaluran kredit, Jawa Tengah juga menunjukkan kinerja kuat pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi. Sepanjang 2025, realisasi program ini mencapai 24.470 unit, menempatkannya di posisi kedua secara nasional.
Pemerintah pusat pun menargetkan peningkatan jumlah tersebut menjadi 40 ribu unit pada 2026. Target ini didukung oleh kesiapan lahan yang dinilai paling maju secara nasional, hasil kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN.
Dalam pertemuan antara Menteri PKP dan Gubernur Jawa Tengah yang berlangsung sekitar satu setengah jam, turut dibahas percepatan sejumlah program perumahan lainnya, seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun, penataan kawasan kumuh, hingga pemberdayaan UMKM di sektor produksi genteng.
Maruarar juga menyoroti potensi besar industri genteng di Jawa Tengah, terutama di Kebumen dan Jepara, yang akan dimanfaatkan untuk mendukung program perumahan sekaligus meningkatkan perekonomian lokal.
Di sisi lain, Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa backlog perumahan di Jawa Tengah pada 2025 mencapai 274.514 unit, dengan total sisa backlog saat ini sekitar 1.058.454 unit—mengalami penurunan sekitar 20 persen.
Penurunan tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah melalui APBD, Baznas, kontribusi CSR perusahaan, hingga partisipasi masyarakat.
Untuk tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan sejumlah program prioritas, di antaranya BSPS, penanganan kawasan kumuh di Batang, Banyumas, Jepara, dan Kota Semarang, serta pembangunan rumah susun sebagai langkah lanjutan peningkatan sektor perumahan.
Editor : Admin