SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai mempersiapkan berbagai langkah efisiensi energi, meskipun surat edaran dari pemerintah pusat diperkirakan baru akan terbit pada akhir Maret. Beberapa rencana yang disusun meliputi penggunaan transportasi umum hingga anjuran bersepeda bagi aparatur sipil negara (ASN) saat berangkat ke kantor.
Pemprov Jawa Tengah tengah merancang langkah konkret guna mendukung kebijakan efisiensi energi secara nasional. Persiapan ini dilakukan sambil menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat yang dijadwalkan keluar pada 31 Maret 2026.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menyampaikan bahwa pihaknya telah lebih dahulu melakukan kajian dan mulai merumuskan sejumlah skema penerapan di tingkat daerah.
“Untuk efisiensi energi, kita menunggu surat edaran dari pusat yang insyaallah terbit 31 Maret. Namun, Pemprov Jateng sudah mulai mengambil langkah awal,” ujar Ahmad Luthfi usai menghadiri kegiatan di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/3/2026).
Salah satu rencana yang disiapkan adalah mendorong ASN menggunakan moda transportasi yang lebih ramah energi. Hal ini mencakup kebijakan bersepeda ke kantor pada hari tertentu serta pemanfaatan transportasi umum.
“Kami sudah menyusun konsepnya. Jika diperlukan, pada hari tertentu seluruh ASN, termasuk bupati dan wali kota, diwajibkan bersepeda atau menggunakan transportasi umum saat berangkat ke kantor,” jelasnya.
Luthfi menambahkan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian dan pematangan sebelum nantinya disosialisasikan secara luas. Selain itu, opsi kerja dari rumah (WFH) juga sedang dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi penghematan energi.
“Ketika pemerintah pusat sudah mengumumkan kebijakan tersebut, Jawa Tengah siap menjalankannya. Target penghematan energi masih dalam proses perhitungan,” ujarnya.
Melalui berbagai skema yang tengah disusun, Pemprov Jawa Tengah berharap dapat menjadi salah satu daerah yang siap menerapkan kebijakan efisiensi energi nasional secara efektif dan berkelanjutan.
Editor : Admin