SEMARANG – Pemerintah meningkatkan kewaspadaan menyusul meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah dengan memperkuat pemantauan terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) dan warga negara Indonesia yang berada di wilayah tersebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memastikan kondisi para PMI, khususnya yang berasal dari Jawa Tengah, terus dipantau secara intensif, sekaligus menyiapkan langkah cepat jika situasi semakin memburuk.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dzulfikar Ahmad Tawalla, menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) serta Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sejumlah negara Timur Tengah telah dilakukan sejak awal meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
Baca Juga: Air Mata Sukri Sambut Bantuan Perbaikan Rumah dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
“Sejak hari pertama kondisi memanas, kami sudah berkomunikasi dengan perwakilan RI di sana. Perkembangan situasi terus kami pantau,” ujar Dzulfikar setelah bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis, 5 Maret 2026.
Ia menjelaskan, pemerintah juga telah membagikan nomor hotline kepada para PMI dan WNI di kawasan Timur Tengah agar mereka dapat segera menghubungi otoritas Indonesia jika membutuhkan bantuan.
“Pada prinsipnya, negara selalu hadir untuk merespons setiap perkembangan eskalasi di Timur Tengah,” katanya.
Terkait kemungkinan adanya warga Indonesia, termasuk dari Jawa Tengah, yang berada di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar menyebut proses pendataan masih terus berlangsung. Hal ini karena selain pekerja migran, terdapat pula jemaah umrah yang sedang berada di kawasan tersebut.
“Selain PMI, ada juga jemaah umrah di sana. Dari pemantauan sementara, kondisi mereka masih aman dan terkendali,” jelasnya.
Baca Juga: Raih Penghargaan Nasional, Gubernur Ahmad Luthfi Bongkar Strategi Atasi Darurat Sampah di Jateng
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk memastikan keselamatan para pekerja migran asal daerahnya.
Menurutnya, langkah pemantauan yang dilakukan saat ini merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warga yang berada di luar negeri. Apabila situasi mengharuskan, Pemprov Jateng siap berkoordinasi dengan KP2MI dan Kementerian Luar Negeri untuk memfasilitasi pemulangan.
“Jika kondisi mendesak, tentu akan kami koordinasikan untuk pemulangan warga kita,” kata Ahmad Luthfi.
Ia juga menambahkan bahwa upaya perlindungan terhadap pekerja migran asal Jawa Tengah tidak hanya dilakukan saat terjadi konflik, tetapi juga ketika muncul berbagai persoalan di negara penempatan, termasuk kasus keberangkatan nonprosedural.
Belum lama ini, Pemprov Jateng bersama pemerintah pusat juga memfasilitasi pemulangan belasan pekerja migran dari total sekitar 50 PMI yang mengalami masalah di negara tempat mereka bekerja.
“Kalau memang perlu dipulangkan, tentu akan kami lakukan,” tegasnya. (*)
Editor : Zainal Abidin RK