SURAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengarahkan strategi baru pembangunan kawasan dengan menjadikan Solo Raya sebagai percontohan aglomerasi ekonomi regional. Melalui peran Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), potensi lintas kabupaten/kota dikonsolidasikan agar pertumbuhan ekonomi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa Solo Raya harus dikelola sebagai satu kekuatan ekonomi terpadu, bukan sekadar kumpulan daerah dengan agenda masing-masing. Hal itu ia sampaikan dalam Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (4/2/2026).
“Aglomerasi Solo Raya harus nyata. Perlu satu pusat kendali agar investasi, perdagangan, dan potensi wilayah bisa disinergikan,” ujarnya.
Menurut Luthfi, peran provinsi bukan mengambil alih kewenangan daerah, melainkan menyelaraskan arah kebijakan agar pembangunan kawasan saling menguatkan.
Sebagai langkah operasional, Pemprov menempatkan Bakorwil sebagai simpul koordinasi lintas daerah, sektor, dan pemangku kepentingan—termasuk dunia usaha dan akademisi.
“Bakorwil kita jadikan pusat konsolidasi. Bupati dan wali kota tidak perlu direpotkan, cukup disatukan di satu forum untuk menyamakan persepsi,” katanya.
Ia juga mendorong organisasi usaha seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), bersama komunitas UMKM serta kampus, memanfaatkan Bakorwil sebagai titik temu koordinasi ekonomi kawasan.
Solo Raya, lanjutnya, memiliki kekuatan pada industri, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif. Konektivitas antara UMKM dengan sektor hotel, restoran, dan kafe diyakini memberi efek berganda bagi ekonomi lokal.
“Jika UMKM terhubung dengan hotel, restoran, dan kafe, wisatawan akan tinggal lebih lama dan belanjanya meningkat di daerah,” ucapnya.
Selain itu, keberadaan banyak perguruan tinggi dinilai menjadi modal penting untuk pengembangan berbasis riset dan inovasi.
Pemprov menargetkan Solo Raya menjadi model aglomerasi yang bisa direplikasi di kawasan lain seperti Pekalongan Raya, Kedu Raya, dan Banyumas Raya.
Sementara itu, Ketua Kadin Surakarta, Ferry Septha Indrianto, menilai potensi ekonomi Solo Raya selama ini belum terkelola secara kolektif. Akibatnya, kekuatan yang ada masih bersifat lokal dan belum menjadi pengungkit kawasan.
Kepala DPMPTSP Jateng, Sakina Rosellasari, menambahkan bahwa pola investasi di Solo Raya terbagi jelas: Kota Surakarta kuat di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (hotel, restoran, kafe), sedangkan wilayah penyangga seperti Karanganyar, Sragen, dan Boyolali lebih diminati investor industri.
Berdasarkan data DPMPTSP, realisasi investasi Jawa Tengah sepanjang 2025 mencapai Rp88,50 triliun, terdiri atas PMA Rp50,86 triliun dan PMDN Rp37,64 triliun, dengan 105.078 proyek dan serapan tenaga kerja 418.138 orang.
Forum Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 menjadi titik awal penyamaan visi pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam mengawal arah baru pembangunan ekonomi kawasan di Jawa Tengah. (*)
Editor : Zainal Abidin RK