SURAKARTA – Percepatan perbaikan dan pemantapan infrastruktur jalan menjelang Idulfitri 2026 menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Upaya ini ditujukan untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan arus mudik, sekaligus menjaga kelancaran pergerakan ekonomi dan iklim investasi di daerah.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai menghadiri kegiatan Outlook Ekonomi Solo Raya 2026 di The Sunan Hotel, Surakarta, Rabu (4/2/2026).
“Menjelang Lebaran, kita fokus pada infrastruktur. Dengan kemampuan APBD masing-masing kabupaten/kota, prioritas kita adalah memantapkan jalan,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan, konektivitas jalan yang baik menjadi prasyarat utama kelancaran distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi masyarakat. Kebutuhan ini semakin krusial menjelang hari raya, saat pergerakan orang dan logistik meningkat signifikan.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, kondisi jalan provinsi saat ini hampir 97 persen dalam kondisi mantap. Sementara itu, jalan kabupaten dan kota berada di angka sekitar 87 persen. Meski demikian, tantangan besar masih dihadapi, terutama akibat tingginya curah hujan yang mempercepat kerusakan jalan.
“Tantangan kita adalah curah hujan tinggi,” katanya.
Permasalahan ini juga tercermin dari keluhan masyarakat di sejumlah daerah. Di Sragen, misalnya, seorang kepala desa sempat melakukan aksi simbolik mandi lumpur setelah terpeleset di jalan rusak. Pemerintah kabupaten setempat kemudian menindaklanjuti dengan perbaikan ruas Mlale–Ngepringan.
Luthfi menegaskan, Pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi jalan menjelang Idulfitri dan puncak arus mudik, mengacu pada roadmap pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.“Menjelang Idulfitri dan arus mudik, kita akan lakukan evaluasi. Sesuai roadmap 2025, infrastruktur harus mantap. Jalan provinsi dan jalan kabupaten harus bersih dari keluhan publik,” tegasnya.
Menurutnya, kepastian kondisi jalan juga berperan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Infrastruktur yang andal dibutuhkan untuk mendukung kawasan industri, pariwisata, serta pengembangan pusat ekonomi baru, termasuk Solo Raya yang tengah didorong sebagai kawasan aglomerasi ekonomi.
Untuk jalan desa dan lingkungan, ia menegaskan kewenangan perbaikan berada di pemerintah kabupaten/kota. Namun, koordinasi lintas daerah tetap dilakukan agar persoalan infrastruktur dasar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Untuk jalan desa dan lainnya, itu menjadi kewenangan dan prioritas masing-masing bupati dan wali kota,” ujarnya.
Gubernur berharap percepatan perbaikan jalan dan penguatan koordinasi antarwilayah dapat menjaga konektivitas Jawa Tengah, sehingga mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta aktivitas investasi dan pariwisata berjalan optimal menjelang Lebaran. (*)
Editor : Zainal Abidin RK