RADAR KUDUS - Keraton Kasunanan Surakarta tengah dilanda konflik internal menyusul wafatnya Raja Paku Buwono XIII pada 2 November 2025.
Keraton yang selama ini dikenal sebagai simbol harmoni dan penjaga tradisi Jawa, kini diwarnai dualisme kepemimpinan akibat perebutan tahta di antara para pewaris.
Dua putra Paku Buwono XIII, yakni KGPH Purbaya dan KGPH Hangabei, sama-sama mengklaim sebagai pewaris sah tahta Keraton Surakarta.
Keduanya bahkan telah menyatakan ikrar dan mengukuhkan diri sebagai Paku Buwono XIV melalui prosesi yang berbeda.
Secara tradisi, tahta Keraton Surakarta seharusnya diwariskan kepada putra mahkota yang telah ditunjuk sebelumnya.
Dalam hal ini, KGPH Purbaya diketahui telah ditetapkan sebagai putra mahkota. Namun, proses suksesi tidak berjalan mulus. Dalam suasana duka pasca wafatnya sang raja, konflik lama yang terpendam kembali mencuat.
Di hadapan jenazah ayahandanya, KGPH Purbaya menyatakan ikrar naik tahta sebagai Paku Buwono XIV.
Tak lama berselang, KGPH Hangabei juga menggelar prosesi penobatan di Sasana Handrawina Keraton Surakarta dan mengikrarkan diri dengan gelar yang sama. Prosesi tersebut dihadiri sejumlah sentana dalem, abdi dalem, serta keluarga Keraton.
Penobatan KGPH Hangabei menuai keberatan dari Putri tertua Paku Buwono XIII, GKR Timur Rumbai.
Ia menilai penobatan tersebut bertentangan dengan kesepakatan dan komunikasi internal keluarga Keraton.
GKR Timur menegaskan bahwa KGPH Purbaya telah lebih dahulu menyatakan diri sebagai Paku Buwono XIV.
Meski diwarnai saling klaim, Keraton Surakarta tetap menggelar upacara jumenengan atau kenaikan tahta KGPH Purbaya sebagai Paku Buwono XIV.
Upacara ditandai dengan pembacaan sabda dalem dan kirab dari Siti Hinggil menuju Alun-alun Surakarta.
Dualisme kepemimpinan ini turut menyeret perhatian pemerintah. Melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon, pemerintah meminta agar konflik internal Keraton segera diselesaikan.
Pemerintah menilai konflik berkepanjangan menghambat program revitalisasi Keraton Surakarta yang telah menyerap anggaran besar.
Upaya meredam konflik juga terlihat saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke Solo.
Dalam kunjungan tersebut, Gibran mengajak sejumlah tokoh Keraton, termasuk KGPH Purbaya dan KGPH Hangabei, untuk berdialog santai sambil menikmati hidangan bersama. Pemerintah daerah pun diminta menjaga kondusivitas Kota Solo.
Namun, konflik belum menunjukkan tanda mereda. Kericuhan kembali terjadi menjelang kedatangan Menteri Kebudayaan ketika GKR Timur Rumbai menyampaikan protes terbuka dalam sebuah forum.
Ia menolak terbitnya surat keputusan yang memberikan kewenangan pengelolaan kawasan Keraton kepada KGPH Tejohulan, dan menilai negara terlalu jauh mencampuri urusan internal Keraton.
Di tengah situasi tersebut, keluarga KGPH Purbaya juga menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan.
Meski diklaim sebagai silaturahmi, pertemuan itu turut membahas dualisme tahta Keraton Surakarta.
Pengamat sejarah dan budaya Solo, Dhani Saptoni, menilai konflik ini muncul karena para bangsawan Keraton melupakan esensi Keraton sebagai institusi budaya.
Ia menegaskan bahwa penyelesaian konflik idealnya datang dari internal keluarga Keraton sendiri, dengan peran pihak luar yang objektif dan tanpa kepentingan.
Menurutnya, tahta bukan sekadar simbol kejayaan masa lalu, melainkan amanah yang menuntut kebijaksanaan, kerendahan hati, serta kesediaan untuk berdamai demi keberlangsungan nilai-nilai luhur Keraton Surakarta. (Ghina)
Editor : Mahendra Aditya