WARNA dinding kayu rumah Yudhi terlihat pudar, nyaris kehilangan jejak catnya. Kayu-kayu yang menjadi penopang bangunan sudah lama berhadapan dengan terik matahari dan deras hujan.
Beberapa bagiannya lapuk, bahkan salah satu pilar harus disambung dengan kayu lain agar tetap mampu menahan beban. Hampir seluruh bangunan rumahnya terbuat dari kayu, dengan atap genting model lama yang seolah tak pernah diganti sejak tahun 1980-an.
Lantai rumah itu hanya berupa plesteran semen yang kini ditumbuhi lumut. Dinding tembok hanya terdapat di bagian kanan dan kiri rumah, itupun tidak sampai ke atap. Tingginya sekitar satu meter dari bawah, sekadar penahan agar kayu tidak cepat lapuk ketika air hujan menyentuhnya.
Di rumah sederhana itu, Yudhi tinggal di salah satu desa di Kabupaten Blora bersama ibunya yang berusia hampir 70 tahun. Sang ibu sudah tidak bekerja karena faktor usia. Beban hidup pun sepenuhnya berada di pundak Yudhi, yang sehari-hari bekerja serabutan.
Ia menggantungkan hidup dari panggilan warga sekitar. Terkadang diminta mencarikan rumput, membersihkan pekarangan, atau menjadi pembantu tukang batu.
Tak ada keahlian khusus yang ia miliki, selain tenaga dan kemauan untuk bekerja apa saja demi menyambung hidup.
“Kalau ada yang manggil, baru ada uang. Jadi kuli bangunan, kuli batu. Ya mau minta bantuan itu malu, tapi butuh,” tutur Yudhi lirih.
Di mata tetangga, Yudhi dikenal sebagai salah satu warga yang benar-benar tidak mampu. Namun, pengakuan itu seolah belum cukup untuk membawanya masuk ke dalam daftar penerima bantuan pemerintah.
“Kalau bilang ke perangkat desa untuk diusulkan dapat bantuan sudah pernah, tapi tidak ada keberlanjutan,” katanya.
Ia mengaku tidak pernah menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Padahal, menurutnya, kedua program itu sangat ia butuhkan untuk menopang kebutuhan sehari-hari.
“Kenapa saya tidak dapat bantuan apa-apa, padahal saya jelas-jelas membutuhkan. Bantuan PKH dan bantuan pangan non tunai itu juga tidak dapat,” keluhnya.
Ironisnya, di sisi lain, Yudhi dan warga sekitar justru melihat fakta yang berbanding terbalik. Beberapa keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu, bahkan memiliki mobil, masih tercatat sebagai penerima bantuan.
Tak hanya satu jenis, tetapi lebih dari satu, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan sembako.
Seorang warga Blora yang enggan disebutkan namanya mengaku mengetahui adanya “trik” agar tetap terdata sebagai penerima bantuan.
“Padahal mereka punya mobil. Tapi masih dapat BLT Rp 300 ribu. Bagaimana bisa keluarga seperti mereka menerima bantuan? Mereka jelas-jelas dari kalangan mampu,” ujarnya heran.
Berdasarkan data yang diperoleh, salah satu keluarga berinisial S tercatat menerima BLT selama beberapa bulan. Selain itu, mereka juga mendapatkan bantuan sembako dan bantuan sosial lainnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pendistribusian bantuan sosial. Bantuan yang seharusnya menjangkau seluruh masyarakat tidak mampu justru belum merata.
Ada yang terlewat meski sangat membutuhkan, sementara ada pula yang menerima berlapis meski berkecukupan.
Di rumah kayu yang nyaris rapuh itu, Yudhi masih menunggu keadilan. Bukan sekadar bantuan materi, tetapi pengakuan bahwa dirinya memang layak dibantu. Sebab, baginya, bantuan bukan soal belas kasihan, melainkan hak sebagai warga yang hidup dalam keterbatasan. (ari/zen)
Editor : Zainal Abidin RK