SEMARANG – Indonesia kerap menyebut diri sebagai negara maritim besar, namun kenyataan di lapangan menghadirkan cerita lain: getir, sepi perhatian, dan penuh ketidakadilan.
Nelayan kecil—terutama perempuan nelayan—masih harus menghadapi kemiskinan struktural, laut yang kian tercemar, wilayah tangkap yang menyempit, serta kebijakan negara yang lebih sibuk melayani industri ketimbang melindungi manusia yang hidup dari laut itu sendiri.
Di tengah ironi inilah Festival Bahari 2025 hadir sebagai ruang tandingan. Sebuah forum di mana masyarakat pesisir, akademisi, peneliti, dan aktivis berkumpul untuk membongkar mitos “kedaulatan pangan laut” dan memperlihatkan fakta-fakta yang disembunyikan dari percakapan publik: bahwa mereka yang menjaga laut justru yang paling ditinggalkan negara.
Suara-suara tersebut mengemuka dalam Talkshow Hari Pertama Festival yang mengangkat tema “Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut untuk Mendukung Sistem Pangan Laut yang Berkelanjutan.” Sejumlah narasumber hadir, antara lain: Nurrikah, perempuan nelayan dari Purworejo—Demak, Susan Herawati (Sekjen KIARA), Dr. Hotmauli Sidabalok (FITL SCU), dan Dr. Inneke Hantoro (FTP SCU). Diskusi dipandu oleh Benny D. Setianto.
Festival Bahari 2025 digelar oleh Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Katolik Soegijapranata (UNIKA) bersama KIARA dan dibuka pada Selasa (25/11) di Kampus UNIKA BSB, Mijen.
Kegiatan ini didukung penuh oleh Program FOCUS dari Yayasan Humanis Indonesia, dan resmi dibuka melalui penyerahan bibit ikan oleh pimpinan fakultas dan KIARA.
Dalam talkshow, Nurrikah membagikan kisahnya sebagai perempuan nelayan yang menghadapi langsung dampak perubahan iklim. Ia menceritakan bagaimana “ombak buntung”—gelombang besar yang muncul tiba-tiba—hampir merenggut nyawanya dan suaminya di Laut Jawa.
“Dia datang begitu saja, tanpa tanda-tanda. Kapal kami kecil, gelombangnya lebih tinggi dari kami. Kami gemetar, tapi tetap harus menyelamatkan 60 jaring yang sudah ditebar. Itu satu-satunya alat kami mencari makan,” tuturnya, suaranya bergetar.
Ia juga mengisahkan bagaimana kapalnya nyaris ditabrak tongkang batu bara saat Subuh—pengalaman yang semakin memperlihatkan betapa rentannya nelayan kecil di jalur industri yang tak mengenal batas.
Namun di antara semua risiko itu, yang paling mudah terasa justru ketiadaan negara. Hasil melaut sepanjang malam meski hanya Rp200 ribu sudah dianggap berkah. Subsidi BBM? Ia tak pernah merasakannya. Yang ada justru birokrasi berbelit dan harga yang dimainkan pengepul.
Susan Herawati menegaskan, “Persoalan seperti yang dialami Bu Nurrikah tidak pernah dibawa pemerintah ke COP30 Brasil. Mereka sibuk bicara offset karbon, target 30×30, dan kawasan konservasi laut—skema global yang kerap menjadi jalan masuk korporasi menguasai laut.”
Padahal solusi nyata justru berada di tangan masyarakat pesisir: menanam mangrove, mengatur ruang tangkap, memulihkan habitat, membangun koperasi, dan menjaga lingkungan. Sementara pemerintah memilih jalan pintas seperti tanggul laut yang merusak, mempercepat tenggelamnya desa-desa, dan menciptakan ilusi penanganan abrasi.
Meski ditinggalkan, Nurrikah bersama 33 perempuan nelayan di desanya justru membangun harapan baru melalui koperasi simpan pinjam. Modal yang terkumpul kini mencapai Rp20 juta—angka kecil secara proyek pemerintah, namun besar nilainya bagi kehidupan mereka.
Dalam sesi yang sama, Dr. Inneke Hantoro memaparkan kondisi laut yang mengkhawatirkan. Penelitiannya sejak 1999 menunjukkan tingginya pencemaran mikroplastik dan logam berat di perairan Jawa Tengah.
“Satu ekor kerang hijau bisa mengandung rata-rata 71 partikel mikroplastik. Udang bahkan mengandung logam berat melebihi batas aman,” ujarnya.
Artinya sederhana: ikan yang tercemar berarti pangan yang tercemar. Dan itu berarti ancaman jangka panjang bagi manusia.
Dr. Hotmauli Sidabalok menambahkan bahwa banyak desa pesisir kini secara teknis “berada di bawah permukaan laut”—menunggu tenggelam. Penurunan tanah karena ekstraksi air, reklamasi, hilangnya mangrove, hingga pembangunan industri menciptakan jebakan yang tidak pernah mereka pilih.
“Warga menaikkan lantai rumah dua meter, tapi rob tetap mengejar. Mereka menanam mangrove, tapi pembangunan menebangnya. Warga pesisir sedang direbus perlahan,” tegasnya.
Festival Bahari masih akan berlangsung hingga esok, menampilkan Bazar pangan laut dan produk pesisir dari Balong, Gempolsewu, Morodemak, Purworejo, Karimunjawa, Bandungharjo, hingga Timbulsloko—desa-desa yang menghadapi tekanan iklim dan industri.
Selain talkshow, ada pula workshop serta ruang-ruang berbagi cerita yang membuka mata tentang apa yang sesungguhnya terjadi di garis depan krisis.
“Festival Bahari harus menjadi ruang untuk menjahit kekuatan antara nelayan, perempuan nelayan, pemuda, akademisi, dan masyarakat luas,” tegas Susan Herawati.
Sebuah ajakan untuk melihat laut bukan sebagai sumber keuntungan, tetapi sebagai rumah kehidupan—yang masa depannya kini diperjuangkan oleh mereka yang paling sering dilupakan.(fik)
Editor : Mahendra Aditya