RADAR KUDUS - Langit Jawa Tengah belum benar-benar bersih. Meski banjir di sejumlah wilayah seperti Semarang, Demak, dan Kendal mulai surut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali mengingatkan agar masyarakat tidak lengah.
Sebab, berdasarkan laporan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), potensi cuaca ekstrem masih akan berlangsung hingga awal tahun 2026.
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menegaskan bahwa fenomena hujan dengan intensitas tinggi belakangan ini bukan gejala sementara.
Ia menyebutkan, curah hujan ekstrem menjadi pemicu utama bencana banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah dalam beberapa pekan terakhir.
“BMKG sudah memastikan bahwa potensi hujan lebat masih akan terjadi sampai awal 2026. Artinya, kewaspadaan masyarakat harus terus dijaga,” ujarnya di Semarang, Senin (3/11).
Penyebab Utama Banjir: Curah Hujan Tak Wajar dan Sistem Drainase
Banjir besar yang melanda kawasan Kaligawe, Genuk, dan Tambakrejo dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan lemahnya daya tampung drainase dan retensi air di wilayah perkotaan.
Air hujan yang melimpah tidak mampu tertampung dengan cepat, menyebabkan genangan meluas ke jalan utama dan permukiman warga.
Menurut Suharyanto, analisis BNPB menunjukkan bahwa cuaca ekstrem menjadi faktor paling dominan, namun ada juga aspek teknis di lapangan yang memperburuk situasi, seperti tersumbatnya saluran air dan kurang optimalnya pompa pengendali banjir.
“Penyebabnya sudah jelas, curah hujan ekstrem. Tapi kita tidak boleh berhenti di situ. Sistem drainase dan kesiapan pompa harus diperkuat agar genangan tidak terulang,” tegasnya.
Operasi Modifikasi Cuaca dan Perbaikan Pompa
BNPB bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan serangkaian langkah untuk menekan risiko bencana. Salah satunya adalah Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang telah dijalankan selama 10 hari berturut-turut.
Operasi ini bertujuan mengurangi intensitas hujan dengan cara menaburkan garam di awan agar hujan turun di lokasi yang lebih aman sebelum mencapai kawasan padat penduduk.
“Kami mengerahkan dua pesawat untuk mereduksi awan hujan. Tujuannya agar hujan tidak jatuh bersamaan di titik-titik rawan banjir,” jelas Suharyanto.
Selain operasi udara, upaya darat juga digencarkan. Pemerintah mempercepat pemompaan air di kolam retensi dan saluran utama, terutama di kawasan Terboyo dan Sriwulan, yang berfungsi sebagai wadah penampung air sementara.
BNPB juga menambah kapasitas mesin pompa dan memperbaiki beberapa unit yang sebelumnya rusak.
“Sudah ada rencana besar pengendalian banjir. Pompa-pompa tambahan sudah dipasang dan yang rusak telah diperbaiki agar bekerja maksimal,” tambahnya.
Bagi BNPB, menangani banjir bukan hanya tentang menguras air setelah genangan muncul. Mitigasi dini dan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama agar dampak bencana tidak semakin parah.
Suharyanto menekankan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi korban, tetapi juga bagian dari solusi.
“Kita tidak bisa menunggu bencana datang baru bertindak. Mitigasi dan pencegahan harus menjadi budaya bersama,” tegasnya.
Langkah-langkah mitigasi yang kini sedang diperkuat mencakup:
-
Pengawasan sistem drainase secara rutin di kota-kota besar seperti Semarang dan Demak.
-
Pembuatan sodetan baru untuk mempercepat aliran air ke sungai.
-
Pembangunan kolam retensi tambahan untuk menampung limpasan hujan.
-
Edukasi masyarakat terkait kesiapsiagaan bencana, termasuk simulasi evakuasi.
Kewaspadaan Masyarakat Jadi Penentu
Meski kondisi banjir di beberapa titik mulai membaik, BNPB menegaskan bahwa musim hujan belum mencapai puncaknya.
BMKG memperkirakan curah hujan tinggi masih akan berlanjut hingga akhir Januari 2026, terutama di wilayah pantura dan daerah dataran rendah Jawa Tengah.
Warga diminta tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, longsor, dan genangan air di sekitar kawasan industri dan perumahan padat.
BNPB juga mengimbau agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan ke saluran air, karena kebiasaan ini menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran.
“Waspada bukan berarti panik. Artinya, kita siap menghadapi yang terburuk dengan langkah terbaik,” ujar Suharyanto.
Penanganan banjir dan ancaman cuaca ekstrem, menurut Suharyanto, tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan warga.
Saat ini, BNPB bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), BMKG, serta BRIN untuk memperkuat sistem pengendalian banjir melalui teknologi dan rekayasa cuaca.
Selain itu, Pemprov Jateng telah menyiagakan tim darurat dan posko logistik di beberapa titik rawan. Masyarakat juga diminta aktif melapor jika menemukan tanda-tanda peningkatan debit air atau kerusakan tanggul.
“Kalau semua pihak berjalan seirama, kita bisa menekan dampak bencana seminimal mungkin,” pungkasnya.
Peringatan BNPB dan BMKG bukan sekadar alarm, tetapi panggilan untuk bertindak. Cuaca ekstrem tidak bisa dihindari, tapi dampaknya bisa diminimalkan. Saat air kembali mengering, jangan cepat berpuas diri — karena langit belum benar-benar tenang.
Jawa Tengah kini menghadapi ujian alam yang membutuhkan ketahanan kolektif: disiplin dalam mitigasi, gotong royong dalam penanganan, dan kesadaran bahwa cuaca ekstrem bukan musuh, melainkan pengingat untuk hidup lebih bijak terhadap lingkungan.
Editor : Mahendra Aditya