PEKALONGAN – Aroma sisa asap kebakaran masih terasa di kompleks pemerintahan Kota Pekalongan.
Gedung-gedung yang dulunya berdiri megah kini tinggal puing, setelah aksi demo anarkis pada Sabtu (30/8) lalu berubah menjadi amukan massa.
Sejumlah fasilitas penting, termasuk kantor wali kota, sekretariat daerah, hingga gedung DPRD hangus terbakar.
Di balik kerusakan yang ditaksir mencapai Rp100 miliar lebih, Pemerintah Kota Pekalongan kini berupaya menata kembali.
Wali Kota HA Afzan Arslan Djunaid menegaskan bahwa Pemkot tidak hanya fokus menghitung kerugian fisik, tetapi juga membuka jalan damai bagi warga yang telanjur membawa pulang barang hasil jarahan.
“Kalau ada yang sadar dan ingin mengembalikan, silakan. Kami pastikan identitasnya akan dirahasiakan, tidak akan diproses hukum,” tegas Wali kota yang akrab disapa Aaf pada Senin (1/9).
Sejumlah laporan dari masyarakat sudah masuk.
Beberapa orang tua mengaku resah karena anaknya ikut menjarah, sementara sebagian warga juga mulai menghubungi aparat untuk mengembalikan barang.
Pemerintah memastikan pendekatan yang digunakan adalah persuasif, bukan represif.
“Beberapa RT, RW sudah mengidentifikasi warganya yang membawa barang-barang saat kejadian. Tim kami siap menjemput, tapi dengan cara baik-baik. Yang penting barang kembali, masyarakat tenang,” jelas Aaf.
Untuk mempermudah, Pemkot tengah menyiapkan posko pengembalian barang di kantor BPKAD atau titik lain yang lebih representatif.
Hingga kini, pendataan kerugian masih berlangsung. Laporan dari setiap dinas dan bagian yang terdampak masuk setiap hari.
Dari perkiraan awal, angka kerugian mencapai Rp100 miliar, termasuk bangunan, dokumen, peralatan kantor, hingga aset berharga lainnya.
“Kami masih menghitung detailnya. Angka Rp100 miliar itu bisa kurang, bisa juga lebih,” ujarnya.
Kondisi ini membuat Pemkot menetapkan status tanggap darurat. Pasalnya, pelayanan publik harus segera pulih meski kantor utama rata dengan tanah.
Beberapa bagian sekretariat, seperti bagian kesra, tapem, PBJ, dan umum, sudah dialihkan sementara ke gedung yang masih tersisa.
Wali Kota Aaf mengakui, membangun kembali kompleks pemerintahan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.
APBD Kota Pekalongan disebut terlalu terbatas, terlebih banyak program tahun sebelumnya yang sudah ada refocusing.
“Anggarannya jelas tidak kecil. Kami akan menunggu arahan dan bantuan dari pemerintah pusat. Sementara, pelayanan tetap harus jalan meski dengan fasilitas seadanya,” ungkapnya.
Di tengah puing-puing bangunan, semangat optimistisme tetap dijaga.
Bagi Pemkot, tantangan terbesar bukan hanya membangun fisik, tetapi juga memulihkan kepercayaan masyarakat.
“Yang penting sekarang kita jangan patah semangat. Pelayanan untuk masyarakat tidak boleh berhenti, meski kami harus pindah ke ruang-ruang kosong sementara,” jelas Aaf.
Dengan pendekatan persuasif, Pemkot berharap warga yang sempat menjarah berani mengembalikan barang tanpa rasa takut.
Pemulihan pasca-anarkisme ini tidak hanya soal bangunan yang roboh, tetapi juga tentang membangun kembali kepercayaan, persatuan, dan rasa memiliki terhadap Kota Pekalongan.
Editor : Ali Mustofa