Jakarta - Sebuah laporan investigasi eksklusif yang dirilis oleh media Middle East Eye (MEE) mengungkap adanya upaya rahasia dari Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk mencabut hak perwalian historis Kerajaan Yordania atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Kota Tua Yerusalem yang diduduki.
Kedua negara tersebut dikabarkan tengah menyusun skema untuk mengubah identitas situs suci ketiga umat Islam tersebut menjadi objek wisata multi-agama.
Rencana ini diproyeksikan akan menghapus seluruh otoritas Departemen Wakaf Islam (Waqf) yang selama ini berada di bawah naungan Yordania, untuk kemudian digantikan oleh badan baru yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah Israel.
"Washington dan Tel Aviv 'secara aktif berupaya' untuk mencabut hak perwalian historis Yordania atas Masjid Al-Aqsa," demikian kutipan laporan MEE, Sabtu (6/6/2026).
Transformasi Menjadi "Pusat Multi-Agama" dan Intervensi Israel
Berdasarkan draf rencana yang bocor tersebut, entitas baru bentukan Israel nantinya akan mendeklarasikan kompleks Al-Aqsa sebagai sebuah "pusat multi-agama".
Melalui status baru ini, umat Yahudi akan diberikan "akses setara" untuk beribadah di dalam kawasan tersebut.
Tidak hanya mengubah fungsi peruntukan situs, pemerintah Israel juga direncanakan akan melakukan campur tangan langsung terhadap aktivitas keagamaan harian masjid.
Intervensi tersebut mencakup otoritas penuh dalam menunjuk imam serta pejabat masjid, hingga hak untuk menyetujui atau menyaring isi khutbah Jumat yang akan disampaikan kepada jemaah.
Sumber dari pejabat internal AS membocorkan bahwa Washington di bawah pemerintahan Trump saat ini memang sedang menggodok dokumen masa depan Al-Aqsa.
Dokumen proposal tersebut mengarahkan agar identitas eksklusif Muslim pada masjid dilucuti dan dikemas ulang menjadi destinasi wisata bagi tiga agama Ibrahim.
Sebagai kompensasi bagi dunia Islam, AS menawarkan skema pengawasan "bergilir" atas kompleks masjid kepada negara-negara Arab.
Menghapus Status Quo Historis dan Peningkatan Ketegangan
Jika proposal berbahaya ini benar-benar diimplementasikan, maka sistem status quo historis yang telah bertahan lama di Masjid Al-Aqsa akan otomatis runtuh.
Aturan hukum internasional dan kesepakatan historis yang berlaku saat ini menetapkan bahwa seluruh kompleks suci tersebut merupakan tempat ibadah eksklusif bagi umat Islam.
Di samping itu, Departemen Wakaf Yerusalem yang berafiliasi dengan Kementerian Wakaf Yordania merupakan satu-satunya lembaga hukum tunggal yang memegang hak urus dan pengelolaan kompleks.
Pihak Yordania sendiri dalam berbagai kesempatan diplomatik terus menegaskan posisi ket ketatnya.
Mereka menyatakan bahwa seluruh area Haram al-Sharif atau Kompleks Al-Aqsa seluas 144 dunum adalah wilayah ibadah mutlak umat Muslim dan hak pengelolaannya berada sepenuhnya di tangan Yordania.
Situasi di sekitar Al-Aqsa sendiri terus memanas seiring dengan masifnya gerakan kelompok sayap kanan Israel yang menuntut hak beribadah di area yang mereka klaim sebagai Bukit Bait Suci (Temple Mount).
Aksi penerobosan oleh pemukim Israel ke dalam halaman masjid dilaporkan semakin sering terjadi, terutama selama momentum hari besar keagamaan mereka.
Berdasarkan data resmi Pemerintah Provinsi Yerusalem yang dilansir Jordan News, tercatat sebanyak 7.244 pemukim Israel telah melakukan penyerbuan ke kompleks Al-Aqsa sepanjang bulan Mei 2026 saja.
Selama aksi penerobosan tersebut, mereka melakukan berbagai ritual Talmud di pekarangan masjid, mencoba membawa masuk hewan kurban, hingga mengibarkan bendera Israel.
Editor : Iwan Arfianto