RADAR KUDUS – Gelombang kecaman internasional menghantam Pemerintah Israel menyusul tindakan aparat keamanan yang melarang sejumlah pemimpin tinggi Gereja Katolik memasuki Gereja Makam Suci (Church of the Holy Sepulchre) di Yerusalem.
Insiden ini terjadi di tengah peringatan Minggu Palma, salah satu momen paling sakral dalam kalender liturgi Kristen, yang menandai dimulainya Pekan Suci.
Laporan dari lapangan menyebutkan bahwa Patriark Latin Yerusalem, Pierbattista Pizzaballa, bersama Pastor Francesco Ielpo, dicegat oleh aparat keamanan Israel saat hendak menuju kompleks gereja untuk memimpin perayaan Misa.
Baca Juga: Krisis Biaya Hidup: Warga Australia Mulai Tinggalkan Mobil dan Beralih ke Sepeda
Pihak otoritas keamanan berdalih bahwa pembatasan tersebut dilakukan demi alasan keamanan mengingat situasi konflik yang masih memanas di kawasan tersebut.
Namun, langkah ini dinilai oleh banyak pihak sebagai tindakan yang berlebihan dan tidak proporsional.
Gereja Makam Suci sendiri merupakan situs yang secara tradisi diyakini sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus, menjadikannya pusat spiritual bagi jutaan umat Kristiani di seluruh dunia.
Tindakan aparat Israel ini memicu kemarahan dari para pemimpin dunia, khususnya dari Eropa, yang selama ini menaruh perhatian besar pada status quo Yerusalem.
Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengecam keras insiden tersebut dan menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap status khusus situs-situs suci di Yerusalem.
Macron menegaskan bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama adalah pilar utama perdamaian.
Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sánchez, memberikan pernyataan senada. Ia menilai keputusan Israel tersebut sebagai bentuk pembatasan kebebasan beragama yang sama sekali tidak dapat diterima dan mendesak agar praktik diskriminatif tersebut segera dihentikan.
Insiden yang menimpa para pemimpin Gereja Katolik ini bukanlah peristiwa tunggal. Sepanjang periode ini, pembatasan ketat juga dilaporkan terjadi di Masjid Al-Aqsa, di mana ribuan umat Muslim kesulitan untuk mengakses tempat ibadah tersebut selama bulan suci.
Kondisi ini menciptakan pola yang mengkhawatirkan:
1. Peningkatan kehadiran militer di titik-titik akses Kota Tua.
2. Penerapan sistem izin yang rumit bagi peziarah dan tokoh agama.
3. Alasan "keamanan" yang dianggap sebagai alat politik untuk membatasi aktivitas keagamaan tertentu.
Para pengamat internasional memperingatkan bahwa mencampuri urusan ibadah di situs-situs sensitif dapat memperkeruh ketegangan yang sudah ada di Timur Tengah.
Yerusalem merupakan jantung dari sensitivitas religius dan politik; gangguan terhadap akses ibadah di kota ini sering kali menjadi pemantik eskalasi konflik yang lebih luas.
Dunia internasional kini menanti langkah nyata dari PBB dan badan-badan hak asasi manusia untuk memastikan perlindungan terhadap kebebasan beribadah bagi seluruh umat beragama di Yerusalem, tanpa terkecuali.
Kegagalan dalam menjamin keamanan dan akses ini dikhawatirkan akan memicu ketidakstabilan global yang jauh lebih besar. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna