RADAR KUDUS - Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali menghangat dan menimbulkan kekhawatiran baru akan pecahnya konflik terbuka di Timur Tengah.
Dalam pusaran rivalitas dua kekuatan itu, Lebanon muncul sebagai salah satu negara yang paling rentan terdampak, baik secara militer maupun politik domestik.
Pemerintah di Beirut berupaya keras menjaga jarak. Perdana Menteri Nawaf Salam berulang kali menegaskan bahwa Lebanon tidak boleh menjadi arena pertempuran pihak luar.
Ia bahkan secara terbuka meminta Hizbullah untuk tidak menyeret negara itu ke dalam konflik baru, terutama terkait dinamika perang di Gaza dan ketegangan Israel–Iran.
Namun pesan berbeda justru datang dari internal Hizbullah.
Sekretaris Jenderalnya, Naim Qassem, dalam sejumlah pernyataan sebelumnya menegaskan bahwa setiap serangan Amerika terhadap Iran akan dianggap sebagai agresi terhadap kelompoknya.
Sinyal tersebut mempertegas posisi Hizbullah sebagai bagian dari poros sekutu Teheran di kawasan.
Ancaman Israel dan Risiko Serangan Balasan
Di sisi lain, Israel—sekutu utama Washington—memberikan peringatan keras. Otoritas Israel menyatakan bahwa bila Hizbullah ikut terlibat dalam konfrontasi melawan AS atau membantu Iran, maka wilayah Lebanon, termasuk infrastruktur sipil di Beirut, berpotensi menjadi target.
Sejumlah pejabat Lebanon mengakui bahwa ancaman itu disampaikan secara serius melalui berbagai jalur diplomatik.
Peneliti keamanan Timur Tengah dari Royal United Services Institute (RUSI), Burcu Ozcelik, menilai bahwa Iran hampir pasti mengharapkan kontribusi Hizbullah apabila perang benar-benar pecah.
Bentuknya kemungkinan berupa tekanan militer terhadap Israel di perbatasan utara.
Namun situasi internal Lebanon tidak lagi sesederhana beberapa tahun lalu. Presiden Joseph Aoun mendorong integrasi dan penguatan kedaulatan negara, termasuk isu pelucutan senjata kelompok bersenjata non-negara.
Dalam konteks itu, keterlibatan penuh Hizbullah dalam perang regional justru bisa menggerus posisi politiknya di dalam negeri.
Hizbullah Melemah Pasca Perang 2023–2024
Konflik antara Israel dan Hizbullah yang meletus setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 meninggalkan dampak besar.
Pertempuran selama hampir setahun—yang sempat berkembang menjadi perang terbuka—berakhir dengan gencatan senjata pada November 2024.
Selama periode itu, Israel menargetkan sejumlah pimpinan penting Hizbullah serta menghancurkan infrastruktur militer mereka.
Wilayah selatan Lebanon dan sebagian Beirut mengalami kerusakan parah. Ribuan korban jiwa berjatuhan, dan Bank Dunia memperkirakan biaya rekonstruksi mencapai sekitar USD 11 miliar.
Beban tersebut semakin memperdalam krisis ekonomi yang telah menghantam Lebanon sejak 2019.
Kesepakatan gencatan senjata mencantumkan kewajiban pelucutan senjata Hizbullah, terutama di wilayah selatan Sungai Litani.
Sejauh ini, kelompok tersebut disebut telah menyerahkan sebagian persenjataan di area tersebut, tetapi menolak melucuti total kekuatan militernya.
Mereka beralasan bahwa ancaman Israel masih nyata, termasuk pendudukan di beberapa titik perbatasan.
Laporan dari Institute for the Study of War memperingatkan bahwa penundaan proses pelucutan bisa memberi ruang bagi Hizbullah untuk membangun kembali kapasitas militernya.
Meski demikian, analis dari Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center di Beirut, Mohanad Hage Ali, menilai bahwa kekuatan Hizbullah saat ini belum pulih seperti sebelum perang.
Struktur internalnya dinilai lebih terfragmentasi, dan proses pengambilan keputusan tidak lagi sekuat dulu.
Di dalam organisasi itu sendiri muncul perbedaan pendekatan.
Sayap militer cenderung menolak pelucutan senjata, sementara sayap politik—yang memiliki kursi signifikan di parlemen dan mengelola jaringan layanan sosial—dinilai lebih pragmatis dan terbuka terhadap kompromi.
Konferensi Paris dan Taruhan Kedaulatan
Pemerintah Lebanon menyatakan bahwa pelucutan senjata adalah pilihan kedaulatan yang tidak bisa ditawar.
Tahap berikutnya dari implementasi kesepakatan akan dibahas lebih lanjut dalam forum internasional, termasuk konferensi dukungan untuk Angkatan Darat Lebanon yang dijadwalkan berlangsung di Paris dengan partisipasi Amerika Serikat, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Prancis.
Hasil pertemuan itu dipandang krusial. Dukungan finansial dan militer bagi tentara nasional dapat memperkuat posisi negara dalam menegakkan monopoli penggunaan kekuatan bersenjata.
Namun tanpa konsensus politik internal, proses tersebut berpotensi berjalan lambat.
Ozcelik memperkirakan, jika eskalasi regional tak terhindarkan, Hizbullah mungkin memilih keterlibatan terbatas—serangan simbolik dan terukur terhadap target Israel untuk menunjukkan solidaritas kepada Teheran, tetapi tetap berusaha menghindari perang skala penuh yang bisa menghancurkan Lebanon lebih jauh.
Warga Lebanon di Tengah Ketidakpastian
Di tengah tarik-menarik kepentingan geopolitik, rakyat Lebanon kembali berada dalam posisi paling rentan.
Sejak 2019, negara itu diguncang krisis ekonomi mendalam, instabilitas politik, ledakan dahsyat di Pelabuhan Beirut pada 2020, serta konflik bersenjata di perbatasan selatan.
Banyak warga mengaku lelah dengan siklus krisis yang seolah tak berujung.
Harapan terhadap bantuan dan rekonstruksi internasional pun kerap dikaitkan dengan isu pelucutan senjata Hizbullah—sebuah prasyarat yang masih memicu perdebatan sengit di dalam negeri.
Sebagian warga memperkirakan konflik besar antara Iran dan Amerika Serikat beserta sekutunya hanya tinggal menunggu waktu.
Yang lain memilih menjalani hidup seperti biasa, mencoba menyingkirkan bayang-bayang perang demi menjaga kewarasan.
Untuk saat ini, Lebanon masih bertahan di garis tipis antara diplomasi dan konfrontasi.
Namun dengan dinamika regional yang terus bergerak cepat, posisi negara kecil itu tetap berada di ujung tanduk—diapit kepentingan global yang jauh melampaui batas wilayahnya sendiri.
Editor : Mahendra Aditya