tr
RADAR KUDUS - Krisis politik dan fiskal Amerika Serikat memasuki babak baru.
Presiden Donald Trump secara resmi memecat ribuan pegawai federal di tengah situasi shutdown pemerintahan yang telah melumpuhkan aktivitas negara selama lebih dari sepuluh hari.
Langkah mengejutkan ini diumumkan pada Sabtu (11/10/2025) dan langsung mengguncang Washington.
Dalam pernyataannya yang dikutip Reuters, Trump menyalahkan Partai Demokrat atas kebuntuan anggaran yang menyebabkan pemerintah tidak dapat membayar sebagian besar aparatur sipil negara.
“Demokrat telah memaksa rakyat Amerika untuk menanggung akibat dari kebijakan mereka sendiri,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.
“Jika mereka tidak ingin bekerja sama, maka saya tidak akan mempertahankan birokrat yang menolak perubahan.”
Baca Juga: Pendaftar Capai 212 Ribu, Situs MagangHub Sempat Alami Server Down
Gelombang PHK Melanda Berbagai Lembaga Federal
Pemutusan hubungan kerja ini mencakup berbagai lembaga strategis di pemerintahan federal. Antara lain Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan, Departemen Perdagangan, serta Internal Revenue Service (IRS) — instansi penting yang menangani pajak nasional.
Tak berhenti di situ, PHK juga terjadi di Departemen Pendidikan dan Divisi Keamanan Siber di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).
Menurut laporan Departemen Kehakiman, lebih dari 4.200 pegawai telah menerima surat pemberhentian resmi di tujuh lembaga berbeda. Dari jumlah itu, 1.400 orang berasal dari Departemen Keuangan dan 1.100 lainnya dari Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat.
Kendati demikian, angka pasti total pegawai yang terdampak masih belum diumumkan secara resmi.
Namun sumber internal Gedung Putih memperkirakan jumlahnya mencapai puluhan ribu orang, dan berpotensi bertambah jika kebuntuan anggaran tidak segera berakhir.
Kebuntuan Anggaran dan “Shutdown” Berkepanjangan
Krisis ini berakar dari kebuntuan politik antara Gedung Putih dan Kongres, terutama terkait pembiayaan program prioritas Trump yang memerlukan alokasi dana besar.
Partai Demokrat yang menguasai Kongres menolak menandatangani rancangan anggaran yang dinilai tidak realistis dan membebani fiskal negara.
Akibatnya, pemerintah Amerika Serikat memasuki fase shutdown — kondisi ketika lembaga-lembaga pemerintah menghentikan sebagian besar operasional karena tidak adanya anggaran resmi untuk membayar pegawai dan menjalankan program.
Trump menyebut langkah pemecatan sebagai “bagian dari rencana penghematan nasional” yang sudah disusun sejak awal tahun.
Namun banyak pihak menilai keputusan tersebut justru memperburuk krisis administrasi publik dan mengancam layanan dasar masyarakat.
Baca Juga: Pertemuan di Hambalang: Prabowo Kumpulkan Menteri dan Ketua MPR, Ini Agenda Penting yang Dibahas
Serikat Pekerja Gugat Pemerintah
Serikat pekerja federal segera merespons keras langkah tersebut. Mereka mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintahan Trump, menilai PHK massal ini melanggar hukum federal karena dilakukan saat pemerintah dalam kondisi shutdown.
Menurut aturan ketenagakerjaan AS, pemerintah wajib memberikan pemberitahuan minimal 60 hari sebelum PHK, kecuali dalam situasi darurat nasional atau ancaman keamanan yang sah.
Namun pemerintahan Trump disebut hanya memberi pemberitahuan 30 hari, dengan alasan efisiensi dan situasi luar biasa.
Pihak Gedung Putih menolak tuduhan tersebut. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menegaskan bahwa keputusan ini sah dan diperlukan untuk menyelamatkan keuangan negara.
“Serikat pekerja tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut keputusan personalia pemerintah,” ujarnya.
Sidang perdana terkait gugatan ini dijadwalkan akan berlangsung Rabu, 15 Oktober 2025, dan diperkirakan akan menjadi ujian politik terbesar bagi Trump sejak masa jabatan keduanya dimulai.
Kantor Sepi, Gaji Terpangkas, Moral Pegawai Anjlok
Kondisi di berbagai kantor pemerintahan kini jauh dari kata normal. Ribuan pegawai diperintahkan tidak masuk kerja, sementara sebagian lainnya masih harus bekerja tanpa bayaran penuh.
Banyak dari mereka yang kini bergantung pada tabungan pribadi untuk bertahan hidup. Beberapa kantor federal bahkan mulai mengurangi jam operasional dan menunda layanan publik, seperti pengurusan pajak, bantuan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.
Seorang pegawai IRS yang enggan disebut namanya mengungkapkan kepada media,
“Kami bekerja dalam ketidakpastian. Kami tidak tahu apakah akan dibayar minggu depan, atau bahkan masih punya pekerjaan bulan depan.”
Strategi Politik atau Efisiensi Anggaran?
Langkah Trump memecat pegawai federal dinilai banyak analis sebagai manuver politik yang berisiko tinggi.
Beberapa pengamat melihat kebijakan ini sebagai upaya menekan Partai Demokrat agar segera menyetujui rancangan anggaran yang diajukan Gedung Putih.
“Trump sedang bermain keras. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya sanggup memimpin tanpa harus tunduk pada parlemen,” kata David Rosenberg, analis politik dari Georgetown University.
Namun di sisi lain, ekonom menilai PHK massal di tengah shutdown bisa memukul ekonomi domestik. Konsumsi pegawai federal menurun drastis, dan roda ekonomi di kota-kota administratif mulai tersendat.
Menurut data dari Office of Management and Budget (OMB), setiap pekan shutdown menyebabkan kerugian ekonomi hingga 1,6 miliar dolar AS. Jika berlanjut, angka itu bisa melonjak dua kali lipat dalam sebulan.
Russell Vought: Pemangkasan Sudah Dimulai
Direktur Anggaran Gedung Putih, Russell Vought, membenarkan bahwa proses pengurangan tenaga kerja sudah dimulai di seluruh departemen utama. Ia menyebut pemangkasan ini sebagai langkah “substansial dan tidak terelakkan.”
“Kami harus menyelamatkan keuangan negara dari pemborosan birokrasi. Reformasi ini menyakitkan, tapi perlu dilakukan,” kata Vought dalam pernyataan resminya.
Ia menolak memberikan angka detail mengenai berapa total pegawai yang akan diberhentikan. Namun sumber internal menyebut lebih dari 300.000 pegawai sipil federal sebenarnya telah dijadwalkan untuk meninggalkan pekerjaannya sepanjang tahun ini, sebagai bagian dari program efisiensi jangka panjang.
Dampak Sosial dan Politik yang Makin Meluas
Krisis ini bukan sekadar urusan angka dan birokrasi. Dampaknya kini mulai merembet ke sektor sosial dan keamanan nasional.
Dengan banyaknya pegawai yang tidak masuk kerja, beberapa lembaga penting seperti Departemen Keamanan Dalam Negeri menghadapi kesulitan menjaga sistem keamanan siber negara.
Sementara itu, Departemen Pendidikan melaporkan terhambatnya penyaluran dana bantuan pelajar, dan Departemen Kesehatan memperingatkan potensi gangguan dalam layanan vaksinasi masyarakat.
Partai Demokrat menuduh Trump telah “menyandera negara sendiri” demi kepentingan politik. Sementara pendukung Trump berpendapat langkah ini menunjukkan ketegasan presiden dalam memerangi birokrasi gemuk dan mengembalikan efisiensi pemerintahan federal.
Amerika dalam Ketegangan: Shutdown Belum Menunjukkan Tanda Usai
Hingga artikel ini ditulis, belum ada tanda-tanda kompromi antara Gedung Putih dan Kongres. Kedua kubu terus saling menyalahkan.
Shutdown kini memasuki hari ke-10 dan menjadi salah satu penutupan pemerintahan terpanjang dalam sejarah modern AS.
Banyak pengamat memperkirakan bahwa krisis ini dapat menjadi momen politik penentu bagi masa depan Trump, baik dalam menjaga stabilitas pemerintahannya maupun menghadapi pemilihan umum berikutnya.
“Trump telah membuka babak baru konfrontasi antara eksekutif dan legislatif,” ujar Rosenberg. “Pertanyaannya sekarang: siapa yang akan bertahan lebih lama?”
Sementara ketegangan politik terus membara, jutaan warga Amerika menunggu dengan cemas — apakah gaji mereka akan datang bulan ini, dan apakah negara yang mereka layani masih bisa berfungsi seperti sedia kala.
Shutdown bukan lagi sekadar kata dalam berita. Bagi banyak pegawai federal, ini adalah kenyataan pahit dari permainan kekuasaan di Washington.
Editor : Mahendra Aditya