RADAR KUDUS - Washington memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan baru yang dianggap paling kontroversial selama masa pemerintahannya.
Mulai tahun depan, biaya visa kerja H-1B akan melonjak drastis menjadi USD 100.000 per tahun atau sekitar Rp1,6 miliar.
Langkah ini diumumkan pada Jumat (19/9/2025) dan langsung menjadi headline media global. Visa H-1B selama ini menjadi jalur favorit perusahaan teknologi seperti Google, Meta, dan Amazon untuk merekrut tenaga kerja asing terampil dari India, Tiongkok, dan negara lain.
Dengan kenaikan biaya setinggi langit, masa depan rekrutmen tenaga kerja global di AS dipertaruhkan.
Baca Juga: WOW! Prabowo Hadiri Expo Osaka 2025, Bawa Pulang Komitmen Investasi Rp395 Triliun untuk Indonesia
Dampak Besar Bagi Industri Teknologi
Kebijakan ini diperkirakan akan menjadi pukulan telak bagi sektor teknologi yang bergantung pada ribuan pekerja H-1B setiap tahun.
Banyak perusahaan teknologi kini was-was karena biaya rekrutmen tenaga kerja asing akan melonjak tajam.
Menurut Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, kebijakan ini diharapkan mendorong perusahaan untuk lebih banyak melatih dan mempekerjakan lulusan universitas lokal. “Kita harus memprioritaskan pekerja Amerika. Tidak bisa selamanya bergantung pada tenaga kerja dari luar negeri,” tegasnya.
Namun, pernyataan ini memicu reaksi keras dari Silicon Valley. Para CEO raksasa teknologi memperingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa membuat talenta terbaik dunia enggan datang ke AS.
Bahkan, sejumlah investor menilai kebijakan ini berpotensi menekan inovasi dan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi Amerika.
Kritik dan Kontroversi Menggema
Program H-1B sudah lama menjadi sasaran kritik kelompok nasionalis ekonomi yang menuduh perusahaan menggunakan skema ini untuk menekan upah dan mengurangi lapangan kerja bagi warga negara AS.
Namun, para pendukung visa ini berargumen sebaliknya: H-1B justru menjadi penopang inovasi karena membawa talenta global berkualitas tinggi ke pusat teknologi dunia.
Analis memperingatkan bahwa kebijakan biaya fantastis ini akan paling menghantam perusahaan rintisan dan usaha kecil yang tidak punya modal besar untuk menanggung biaya visa.
Sebagian dari mereka mungkin akan memindahkan operasional dan proyek-proyek penting ke luar negeri, menciptakan ancaman kebocoran talenta (brain drain) dari AS.
Dampak kebijakan ini bisa lebih jauh daripada sekadar biaya operasional. Banyak pihak khawatir langkah ini bisa membuat AS kehilangan keunggulan kompetitif dalam persaingan teknologi global, khususnya di bidang kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan robotik.
“Jika talenta top dunia memilih pindah ke negara lain seperti Kanada, Inggris, atau Singapura yang lebih ramah imigrasi, AS akan kehilangan momentum dalam perlombaan AI,” kata seorang analis teknologi.
Pertanyaan Soal Legalitas Kebijakan
Tak hanya menuai kritik, kebijakan ini juga memicu perdebatan hukum. Beberapa pakar imigrasi menyebut langkah Trump bisa digugat karena melampaui kewenangan pemerintah federal.
Menurut undang-undang yang berlaku, biaya visa seharusnya hanya digunakan untuk menutupi biaya administrasi dan pemrosesan aplikasi, bukan dijadikan sumber pendapatan atau instrumen pembatasan tenaga kerja asing.
Seolah belum cukup kontroversial, Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk meluncurkan program “gold card”, sebuah izin tinggal permanen yang dapat diperoleh siapa pun yang mampu membayar USD 1 juta (Rp16,6 miliar).
Program ini disebut-sebut sebagai upaya menarik investor superkaya dari seluruh dunia, namun juga menuai kritik karena dinilai menciptakan “jalan tol” bagi orang kaya dan menutup akses bagi pekerja terampil biasa.
Baca Juga: Pidato Prabowo di PBB: Momen Epik Mengulang Jejak Sang Ayah di Panggung Dunia
Dampak bagi Pekerja Global
Kenaikan biaya visa H-1B bisa mengubah peta mobilitas tenaga kerja internasional. Pekerja berbakat dari India, Tiongkok, dan negara berkembang mungkin akan memilih tujuan lain yang menawarkan biaya imigrasi lebih rendah dan prosedur lebih ramah, seperti Kanada atau Australia.
Hal ini bisa mengalihkan pusat inovasi dunia keluar dari AS dan mempercepat kebangkitan ekosistem teknologi di Asia. Jika dibiarkan, kebijakan ini bisa menjadi boomerang bagi perekonomian Amerika sendiri.
Langkah Trump menaikkan biaya visa H-1B menjadi Rp1,6 miliar per tahun jelas menjadi kebijakan paling radikal dalam sejarah program tersebut. Dampaknya akan terasa dari Silicon Valley hingga Bangalore.
Pertanyaan besar kini menggantung: apakah kebijakan ini benar-benar akan membuka lebih banyak lapangan kerja untuk warga Amerika, atau justru mempercepat hengkangnya inovasi dan investasi dari AS?
Satu hal yang pasti, dunia sedang memperhatikan setiap langkah Washington.
Editor : Mahendra Aditya