GROBOGAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan resmi menjalin kerja sama pembiayaan dengan Bank Jateng melalui skema pinjaman daerah senilai maksimal Rp 200 miliar.
Dana tersebut akan digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mulai dari peningkatan jalan hingga program "Noto Kutho" yang mencakup pembangunan drainase dan trotoar.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Grobogan, Afi Wildani, mengatakan nilai pinjaman yang terealisasi nantinya akan menyesuaikan hasil pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta nilai kontrak yang ditandatangani.
“Angka Rp 200 miliar itu merupakan pagu maksimal. Realisasinya tergantung usulan paket pekerjaan dan hasil kontrak.
Bisa saja nilainya tidak sampai Rp 200 miliar apabila setelah proses pengadaan dan penandatanganan kontrak terdapat penyesuaian,” ujarnya.
Afi menjelaskan, terdapat sekitar 25 paket pekerjaan peningkatan jalan yang dibiayai melalui pinjaman daerah tersebut.
Selain itu, terdapat delapan paket pembangunan drainase dalam program Noto Kutho yang menjadi perhatian Pemkab Grobogan.
Menurutnya, sejumlah paket pekerjaan jalan saat ini sudah memasuki tahap lelang dan sebagian telah berproses.
Sementara itu, paket drainase dan pembangunan trotoar akan segera menyusul setelah seluruh tahapan administrasi dan pengadaan selesai.
“Pengadaan untuk pekerjaan jalan sudah mulai berjalan. Tinggal paket drainase dan trotoar yang menyusul. Kami berharap untuk pekerjaan jalan bisa selesai pada tahun ini sesuai target dalam kontrak,” katanya.
Ia menambahkan, skema pinjaman daerah ini merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan yang dilakukan Pemkab Grobogan.
Pemerintah daerah menargetkan proyek-proyek yang dibiayai pinjaman dapat tuntas secara bertahap dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Tahun ini kami optimistis proyek yang didanai melalui pinjaman daerah dapat diselesaikan. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan secara berkesinambungan pada tahun berikutnya,” imbuhnya.
Khusus untuk program Noto Kutho, Afi menyebut pembangunan drainase menjadi fokus utama.
Saat ini, hanya kawasan Jalan Kartini yang masih menunggu penyelesaian tahapan pengadaan.
Ia menegaskan keterlambatan pelaksanaan bukan disebabkan molornya perencanaan, melainkan harus melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
“Program Noto Kutho menjadi perhatian kami. Seharusnya pada akhir Juli sudah masuk proses PBJ dan akhir Agustus dapat mulai dilaksanakan. Harapannya seluruh tahapan pengadaan berjalan lancar sehingga pelaksanaan di lapangan juga sesuai jadwal,” tandasnya.
Melalui kerja sama dengan Bank Jateng tersebut, Pemkab Grobogan berharap percepatan pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mengurangi potensi genangan melalui pembangunan drainase, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan.(mun)
Editor : Admin