GROBOGAN — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Grobogan masih belum menemui titik terang.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Grobogan kini telah menyiapkan lahan alternatif seluas 10,1 hektare di kawasan Perhutani wilayah Wirosari untuk mendukung realisasi program pendidikan berasrama gratis tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Grobogan Indri Agus Velawati mengatakan, sebelumnya, Pemkab Grobogan sebenarnya telah mengusulkan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi dengan luas sekitar 6,75 hektare.
Namun hingga kini, lokasi tersebut masih terkendala status Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Masih dalam proses pengeluaran LSD ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN,” jelas Indri.
Karena proses tersebut belum selesai, Pemkab Grobogan kemudian menyiapkan opsi lain di kawasan Perhutani wilayah Wirosari.
Lahan alternatif itu berada di wilayah RPH Sendangpakelang, BKPH Sambirejo, KPH Purwodadi dengan total luas mencapai 10,1 hektare.
Lahan tersebut terbagi dalam empat petak, yakni petak 158a1 seluas 3 hektare, petak 158a2 seluas 2,9 hektare, petak 158b1 seluas 3,1 hektare dan petak 158b2 seluas 1,1 hektare.
Menurut Indri, Pemkab Grobogan saat ini terus melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian, mulai dari Kementerian Sosial, ATR/BPN hingga Kementerian Kehutanan guna mempercepat proses pengajuan lahan dan realisasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Lahan sudah kami siapkan, tinggal menunggu jawaban dari pusat,” ujarnya.
Ia mengatakan, kawasan Perhutani di Wirosari dinilai menjadi salah satu lokasi paling memungkinkan karena memiliki luasan yang mencukupi untuk pembangunan fasilitas pendidikan berasrama.
“Selain itu ada alternatif lain, kita bekerja sama dengan Perhutani juga. Tapi proses pengajuan lahan di Kementerian Kehutanan ini masih berjalan,” katanya.
Meski kesiapan lahan mulai dimatangkan, Pemkab Grobogan belum bisa memastikan kapan pembangunan benar-benar dimulai.
Sebab seluruh tahapan masih menunggu keputusan dan persetujuan dari pemerintah pusat.
Terbaru, Dinas Sosial Grobogan juga telah melakukan audiensi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia dan bertemu langsung dengan Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo pada Senin (4/5).
Dalam audiensi tersebut, Pemkab Grobogan memperoleh informasi bahwa usulan Sekolah Rakyat di Grobogan berpeluang masuk dalam paket pembangunan tahap ketiga di tahun ini.
“Pemkab belum bisa memastikan pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat itu tahun ini atau kapan, karena masih menunggu proses dan jawaban dari pusat,” jelasnya. (int)
Editor : Admin