GROBOGAN – Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2026 di Kabupaten Grobogan mulai berjalan.
Dari total 918 unit bantuan rumah yang dialokasikan pemerintah pusat, sebanyak 40 unit pada tahap awal kini sudah masuk proses pembangunan dengan mencapai sekitar 30 persen.
Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Disperakim Grobogan Darlan melalui Kepala Bidang Perumahan Upik Farida Surya Dona usai Rapat Koordinasi BSPS Kabupaten Grobogan Tahun 2026.
“Untuk tahap pertama ada 40 unit dan saat ini progres fisiknya sudah sekitar 30 persen. Sedangkan tahap kedua nanti sebanyak 878 unit,” ujar Upik.
Dalam rakor tersebut membahas berbagai tahapan pelaksanaan BSPS mulai dari alokasi bantuan, pembagian wilayah pendampingan, jadwal kegiatan, hingga evaluasi berbagai persoalan di lapangan.
Di Kabupaten Grobogan, program BSPS tahun ini tersebar di 15 kecamatan di Grobogan seperti Pulokulon, Ngaringan, Tanggungharjo, Kedungjati, Penawangan, Wirosari, Gabus, Grobogan, Tawangharjo, Purwodadi, Gubug, Tegowanu, Geyer, Kradenan hingga Toroh.
Program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki rumah yang layak huni melalui pola swadaya dan gotong royong.
“Program ini tidak hanya membangun rumah, tetapi juga membangun semangat kebersamaan masyarakat,” kata Upik.
Tahapan pelaksanaan BSPS tahap kedua ini, dimulai dari verifikasi calon penerima bantuan, penyusunan proposal, pencairan dana bantuan, hingga pembangunan fisik rumah.
Pihaknya menargetkan proses pembangunan bisa berlangsung mulai Juni hingga Agustus 2026.
Meski demikian, pelaksanaan program tidak sepenuhnya berjalan mulus.
Dalam evaluasi yang dibahas, terdapat sejumlah kendala seperti proses pencairan bantuan, kekurangan tenaga fasilitator lapangan (TFL), hingga administrasi kepemilikan tanah warga penerima bantuan.
Salah satu persoalan terjadi di Kecamatan Pulokulon. Dari total 40 penerima bantuan tahap pertama, sebagian dana bantuan sudah masuk rekening penerima dan pembangunan rumah bahkan telah berjalan sekitar 30 persen.
Namun, masih ada penerima bantuan yang belum mendapatkan kejelasan pencairan dana.
“Sudah kami komunikasikan dengan pihak bank dan satker supaya proses pencairannya segera selesai,” jelas Upik.
Selain itu, Disperakim juga mencatat adanya dua tenaga fasilitator lapangan yang mengundurkan diri sehingga sempat memengaruhi proses verifikasi penerima bantuan di beberapa desa wilayah Kecamatan Ngaringan.
Tak hanya itu, sebagian warga penerima bantuan juga masih mengalami kendala melengkapi dokumen letter C sebagai syarat administrasi kepemilikan tanah.
Meski menghadapi sejumlah hambatan, Pemerintah Kabupaten Grobogan memastikan program BSPS tetap berjalan sesuai target.
Strategi percepatan dan optimalisasi pelaksanaan terus dilakukan dengan mengedepankan prinsip 4T, yakni tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat administrasi.
Dengan program tersebut, pemerintah berharap kualitas hunian masyarakat Grobogan semakin baik sekaligus mendorong tumbuhnya budaya gotong royong dalam pembangunan rumah layak huni. (int)
Editor : Intan Maylani