GROBOGAN – Persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Grobogan masih menjadi tantangan serius.
Berdasarkan data terbaru Rangkuman Individu Wilayah Verval ATS Pusdatin Kemendikdasmen, total ATS di Grobogan tercatat mencapai 10.831 anak yang tersebar di 19 kecamatan.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan (Disdik) Grobogan, Sutomo, membenarkan bahwa angka tersebut menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Masih ada ribuan anak usia sekolah yang belum terlayani pendidikan formal. Ini menjadi prioritas kami untuk segera ditangani,” ujarnya.
Dari data tersebut, Kecamatan Ngaringan menjadi penyumbang ATS terbanyak dengan total sekitar 1.200 anak.
Disusul Karangrayung sebanyak 994 anak, Pulokulon 971 anak, Wirosari 921 anak, dan Grobogan 788 anak.
Sementara jumlah paling sedikit tercatat di Kecamatan Tanggungharjo sebanyak 281 anak dan Klambu 293 anak.
Secara akumulatif, ATS paling banyak berada pada rentang usia pendidikan SMP dan SMA, khususnya usia 15–18 tahun.
Faktor ekonomi, pernikahan dini, hingga kurangnya motivasi belajar menjadi beberapa penyebab dominan.
Sutomo menjelaskan, Disdik Grobogan mengoptimalkan peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai solusi pendidikan alternatif.
“SKB dan PKBM menjadi ujung tombak penanganan. Anak-anak kami arahkan masuk program paket A, B, dan C sesuai jenjangnya agar tetap mendapatkan ijazah kesetaraan,” jelasnya.
Pendataan ulang dan pendekatan persuasif kepada orang tua juga terus dilakukan.
Pemerintah desa hingga kecamatan dilibatkan untuk memastikan anak-anak yang terdata bisa kembali mengakses pendidikan.
Tak hanya itu, dukungan lintas sektor juga mulai digerakkan.
Bapperida Grobogan menggandeng CSR Bank Jateng untuk memberikan beasiswa kepada 50 anak tidak sekolah.
"Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.000.000 sebagai stimulan agar kembali melanjutkan pendidikan," jelasnya.
Kolaborasi ini diharapkan mampu menekan angka ATS secara bertahap. Pemkab Grobogan menargetkan setiap tahun terjadi penurunan signifikan melalui penguatan pendidikan nonformal dan dukungan pembiayaan.
“Tidak boleh ada anak Grobogan yang kehilangan masa depan hanya karena putus sekolah,” tegas Sutomo. (Int)
Editor : Ali Mustofa