GROBOGAN – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M., turun langsung ke Kabupaten Grobogan, Jumat (20/2/2026).
Ia meninjau lokasi tanggul jebol Sungai Tuntang di Desa Tinanding, Kecamatan Godong, usai memimpin rapat koordinasi di Aula Kecamatan Gubug.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut banjir yang melanda 50 desa pada 16 Februari 2026 akibat tingginya curah hujan dan jebolnya tanggul Sungai Tuntang di sejumlah titik.
“Setelah rapat koordinasi, kami cek langsung ke lapangan. Saat ini kondisi relatif terkendali. Dari 50 desa terdampak, kini tinggal empat desa yang masih tergenang dan airnya terus berangsur surut,” ujar Suharyanto.
Ia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebagian besar masyarakat memilih bertahan di rumah dan tidak mengungsi.
Dalam rapat koordinasi, Pemerintah Kabupaten Grobogan menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak. Di antaranya perbaikan tanggul, pompa portabel, perahu karet untuk evakuasi, serta dapur umum serbaguna.
“Pompa portabel sudah kami penuhi. Alat evakuasi perahu karet juga kami sanggupi. Untuk dapur serbaguna, kami janjikan realisasi tahun 2026,” tegas Suharyanto.
Ia menambahkan, kebutuhan logistik makanan bagi warga terdampak menjadi prioritas. BNPB siap menanggung kebutuhan mendesak yang belum dapat dipenuhi Pemkab Grobogan.
“Yang tidak tertangani pemkab, bisa kami dukung. Masyarakat terdampak adalah prioritas utama pemerintah pusat,” katanya.
Suharyanto menegaskan, persoalan utama banjir Grobogan terletak pada tanggul Sungai Tuntang yang jebol. Sungai tersebut merupakan aset nasional sehingga penanganannya melibatkan pemerintah pusat.
“Biasanya Kementerian PUPR ikut hadir dalam penanganan seperti ini. Banyak titik tanggul yang harus diperbaiki. Kami di lapangan selalu bersinergi dalam penanganan bencana,” jelasnya.
BNPB juga membuka peluang hibah untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak akibat banjir. Beberapa tahun sebelumnya, Grobogan pernah menerima bantuan serupa.
Dari sudut pandang BNPB, banjir yang kian sering terjadi tidak lepas dari perubahan iklim dan perubahan tata lingkungan. Karena itu, mitigasi struktural seperti penguatan tanggul harus berjalan beriringan dengan peningkatan kewaspadaan masyarakat.
“Perubahan iklim nyata terjadi. Curah hujan ekstrem makin sering. Mitigasi bencana cuaca dan penguatan infrastruktur harus dilakukan bersama,” tegasnya.
BNPB juga menyinggung kemungkinan operasi modifikasi cuaca jika terjadi potensi bencana besar. Namun langkah tersebut dilakukan secara selektif karena membutuhkan biaya besar.
Kerugian sektor pertanian akibat banjir cukup signifikan. BNPB meminta Pemkab Grobogan segera melaporkan data lahan puso ke Kementerian Pertanian agar petani bisa memperoleh bantuan sesuai skema yang tersedia.
Saat ini, masyarakat terdampak sebagian besar masih berada di rumah masing-masing. Pemerintah memastikan kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi hingga kondisi benar-benar pulih.
“Mudah-mudahan bencana ini segera berlalu. Pemerintah pusat hadir untuk memastikan masyarakat terlayani dengan baik,” pungkas Suharyanto.(mun)
Editor : Mahendra Aditya