GROBOGAN – Sejumlah fraksi di DPRD Grobogan memberikan masukan tentang Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 dalam rapat paripurna, Rabu (26/6) kemarin.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Grobogan HM Nurwibowo dan dihadiri Wakil Bupati Grobogan Bambang Pujiyanto.
Juru Bicara Fraksi PPP Sriyanto mempertanyakan dalam Misi 4 dalam Visi RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 -2045.
Antara lain adalah Mewujudkan Sarana Prasarana dan Lingkungan Yang Berkualitas serta Ketangguhan Bencana, dengan sasaran pembangunan 6.
Yakni terwujudnya sarana prasarana yang berkualitas dan terintegrasi, dimana arah arah pembangunan 20 tahun kedepan.
Diantaranya pemantapan jalan dan jembatan sesuai dengan standar teknis yang merata diseluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang da jasa dan mendorong pengembangan perekonomian antar wilayah.
Pembangunan dan perluasan coverage sarana dan prasarana sistem transportasi publik masal rendah emisi berbasis rel atau jalan yang saling terintergrasi pada kawaan perkotaan.
”Fraksi PPP berharap arah pembangunan dimaksud dapat terwujud sehingga nantinya kota –kota di Wilayah Grobogan dapat seperti kota–kota besar di Indonesia," kata Sriyanto.
"Kami minta penjelasan apakah jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Grobogan sudah dalam kondisi bagus dan terawat, berapa panjang jalan yang baik dan rusak Tahun 2023?,” ujarnya.
Selain itu, fraksi PPP mohon penjelasan perluasan coverage atau cakupan dimana saja yang akan dilalui kereta api rendah emisi di Kabupaten Grobogan.
Kemudian bagaimana dengan realisasi revitasilasi rel kereta api dari Semarang melewati Demak, Purwodadi sampai Blora/Cepu sebagaimana Perda tentang RPJPD tahun 2005-2025?.
Juru Bicara fraksi Hanura Sumarli mengatakan, sasaran pokok RPJPD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2045 adalah Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat, yang akan diwujudkan dalam Visi Misi 1 atau Misi Pertama.
Fraksi Partai Hanura berharap arah pembangunan tersebut dapat terlaksana dan tepat sasaran kedepannya sehingga dapat menjangkau warga miskin yang ada di Kabupaten Grobogan.
”Kami minta penjelasan saat ini sudah berapa jumlah warga miskin yang dibantu Jamkesda? dan saat ini sudah berapa jumlah warga miskin yang belum mendapatkan kartu Jamkesda?,” terang dia.
Juru bicara Fraksi Karya Sejahtera Ahmad Sidik mengatakan, meminta penjelasan sebenarnya di Kabupaten Grobogan ada berapa banyak bayi yang lahir dan yang menderita stunting karena di buku RPJPD hanya menerangkan secara prevalensi?
Kemudian penjelasan indikator apa saja untuk mengetahui peningkatan ketahanan pangan dan Gizi?. (mun/*)
Editor : Ali Mustofa