GROBOGAN - Pemkab Grobogan kembali berinovasi dengan melakukan uji coba absensi berbasis aplikasi.
Dari yang semula memakai Simpel-G kini beralih ke Simpel-GAN dan Siap-Gan.
Meski baru diuji coba secara serempak per 1 Januari, ternyata menuai berbagai kendala. Di antaranya, tak bisa mendeteksi wajah.
Salah satu pegawai OPD, Latifa Isna mengaku sempat kesulitan saat hendak melakukan absensi.
”Padahal sudah di lokasi yang sesuai, sinyal juga sudah bagus. Tapi aplikasinya enggan membaca. Tertulis lokasi tidak sesuai atau anda terdeteksi menggunakan fake GPS. Serta wajah yang tidak terdeteksi,” keluhnya.
Selain itu, pegawai lainnya mengaku baru bisa mengakses pada ponsel Android-nya.
Sedangkan iOs belum bisa untuk mengunduh.
”Pemakaian iOs seperti pengguna iPhone juga masih belum bisa untuk mengakses aplikasi tersebut,” ungkapnya.
Sekda Grobogan Anang Armunanto mengungkapkan, aplikasi Sistem Informasi Presensi Elektronik Grobogan berbasis Android mengalami pengembangan signifikan dari versi sebelumnya Simpel-G.
Dengan tambahan fitur baru, aplikasi ini memudahkan dalam memantau dan pengelolaan data presensi.
”Sedangkan untuk Sistem Informasi Aktifitas Pegawai Grobogan (Siap-Gan) yang dipakai untuk mencatat pekerjaan harian pegawai dan menghitung poin kinerja perhitungan TPP juga mendapatkan penyempurnaan," ujarnya.
"Seperti fitur face authentification, penguncian akun pada satu perangkat, pengajuan dinas luar, izin dan cuti, jadwal sif serta fitur pengumuman dan berita,” jelasnya.
Sedangkan untuk berbagai kendala tersebut, Anang Armunanto mengungkapkan belum menerima laporan tersebut.
“Sampai pekan kemarin (Red, Jumat (5/1)) kami belum menerima laporan tersebut. Untuk lelet, servernya sudah kami pastikan kita kuatkan. Karena milik kita sendiri, jadi masih bisa atasi. Kecuali yang aplikasi nasional milik pusat, tidak bisa kita intervensi,” imbuhnya.
Meski begitu, jika mengalami kendala tersebut. Ke depan pemkab akan terus melakukan upgrade agar bisa sempurna dalam pelaporan absensi.
”Saat ini kan juga belum bisa diikuti seluruh karyawan. Padahal harusnya semua karyawan pakai. Bukan hanya ASN saja, tapi karyawan yang menerima pembayaran APBD harus pakai. Karena BPK mintanya begitu. Tak terkecuali bagi petugas kebersihan, tapikan mereka belum tentu memiliki smart phone. Itu masih kami coba cari solusi,” paparnya. (int/war)
Editor : Ali Mustofa