DPRD Rembang "Gedor" BKN RI Soal Polemik Seleksi JPTP, Ini Misi yang Dibawa
Ketua DPRD Kabupaten Rembang Abdul Rouf
REMBANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang menjadwalkan agenda konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI di Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2026 mendatang. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut atas hasil Rapat Kerja Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Senin (11/5/2026).
Seperti dikabarkan sebelumnya, rapat membahas polemik seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) pengisian enam kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, berbuah rekomendasi konsultasi ke BKN.
Hal ini untuk mencmenentukan kejelasan hasil seleksi pansel JPTP, apakah akan dilanjutkan atau tidak, mengingat ada dugaan ilegal akses akun sekda dan bupati guna approving dokumen pengesahan hasil pansel oleh BKN.
Melalui surat undangan resmi bernomor 000.1.5/272/2026, Ketua DPRD Rembang, H. Abdul Rouf, meminta Bupati Rembang untuk memerintahkan sejumlah pejabat teras, mulai dari Sekretaris Daerah, Asisten I, II, dan III, Inspektur, Plt. Kepala BKD, hingga Kabag Hukum Setda Rembang untuk hadir dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan akan berlangsung pada pukul 10.00 WIB di Kantor BKN RI, Cililitan, Jakarta Timur ini juga mewajibkan Plt. Kepala BKD Rembang untuk menyertakan perwakilan dari peserta yang lolos seleksi JPTP, dengan ketentuan biaya transportasi dan akomodasi ditanggung oleh masing-masing OPD atau peserta secara mandiri.
