RADAR KUDUS – Rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengubah klasifikasi pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market dinilai berpotensi menimbulkan tekanan besar bagi pasar modal nasional.
Dampaknya tidak hanya menyangkut pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), tetapi juga arus modal asing, likuiditas transaksi, volatilitas saham, hingga penilaian investor global terhadap risiko investasi di Indonesia.
Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan perubahan klasifikasi tersebut dapat memengaruhi keputusan investasi lembaga keuangan internasional yang menjadikan indeks MSCI Emerging Markets sebagai acuan pengelolaan portofolio.
Menurutnya, perubahan status berpotensi membuat porsi saham Indonesia dalam portofolio investor institusional global berkurang.
Kondisi ini dapat memicu penyesuaian kepemilikan saham secara bersamaan, terutama pada emiten yang memiliki bobot besar dalam indeks dan kepemilikan asing yang tinggi.
“Jika terjadi penyesuaian portofolio secara serentak, tekanan jual berpotensi terkonsentrasi pada saham-saham berkapitalisasi besar yang memiliki bobot indeks signifikan dan kepemilikan asing tinggi, termasuk sejumlah saham perbankan besar,” ujar Nafan kepada Jawapos.com, Jumat (16/10/2026).
Ia menambahkan, tekanan jual tersebut dapat memperbesar gejolak harga saham dan meningkatkan risiko koreksi IHSG.
Risiko akan semakin tinggi apabila situasi tersebut beriringan dengan pelemahan rupiah serta berlanjutnya arus keluar modal asing.
Meski demikian, besarnya dampak terhadap pasar saham Indonesia masih bergantung pada keputusan akhir MSCI, waktu penerapan perubahan klasifikasi, serta kemampuan investor domestik menyerap potensi penjualan saham oleh investor asing.
Nafan menilai, usulan MSCI untuk mengubah status Indonesia menjadi Standalone Market, bukan Frontier Market, menunjukkan bahwa persoalan yang disoroti tidak semata-mata berkaitan dengan ukuran kapitalisasi atau kedalaman pasar.
Menurutnya, kualitas tata kelola dan kelayakan investasi turut menjadi faktor penting dalam penilaian MSCI terhadap pasar modal Indonesia.
Sebelumnya, MSCI menyampaikan sejumlah kekhawatiran, mulai dari kurangnya transparansi struktur kepemilikan saham, tingginya konsentrasi kepemilikan, dugaan aktivitas perdagangan terkoordinasi, hingga belum terlihatnya bukti penegakan aturan yang dinilai memadai.
Persoalan tersebut menjadi tantangan bagi otoritas pasar modal Indonesia untuk membuktikan bahwa reformasi yang telah diumumkan benar-benar mampu memperbaiki kondisi pasar.
Sejumlah langkah pembenahan telah disampaikan, termasuk memperluas keterbukaan informasi kepemilikan saham dan menyiapkan peta jalan peningkatan batas minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15 persen.
Namun, Nafan menilai hasil reformasi tersebut belum terlihat konsisten dan signifikan di seluruh pasar saham Indonesia.
Menurut Nafan, investor institusional internasional tidak cukup hanya menerima pengumuman kebijakan atau perubahan peraturan.
Mereka membutuhkan bukti bahwa reformasi berjalan efektif dan mampu memperkuat integritas pasar.
Hal itu mencakup transparansi pemilik saham, keakuratan informasi free float, penindakan terhadap manipulasi pasar apabila terbukti, serta mekanisme pembentukan harga saham yang berlangsung secara wajar.
Ia menegaskan bahwa keterbukaan struktur kepemilikan harus semakin baik.
Selain itu, jumlah saham yang dikategorikan sebagai free float perlu benar-benar mencerminkan saham yang tersedia untuk diperdagangkan di pasar.
Bukti penegakan aturan yang konsisten juga dinilai penting untuk memperkuat keyakinan investor terhadap keadilan dan kredibilitas pasar modal Indonesia.
Dengan demikian, reformasi tidak cukup berhenti pada penyusunan regulasi.
Pelaksanaan di lapangan dan hasil yang dapat diukur menjadi penentu apakah langkah pembenahan mampu menjawab kekhawatiran investor global.
Untuk merespons persoalan tersebut, Nafan mendorong Bursa Efek Indonesia (BEI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta pemerintah memperkuat koordinasi dan mengambil langkah yang konkret.
Salah satu prioritasnya adalah meningkatkan transparansi pemilik manfaat akhir atau ultimate beneficial owner. Langkah ini dinilai dapat membantu memperjelas pihak yang sebenarnya mengendalikan atau memperoleh manfaat dari kepemilikan saham.
Selain itu, pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan dan transaksi yang tidak wajar perlu diperkuat. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara konsisten apabila ditemukan pelanggaran.
Nafan turut menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara regulator Indonesia, MSCI, dan investor institusional internasional.
Menurutnya, perkembangan reformasi sebaiknya disampaikan menggunakan data yang dapat diverifikasi, bukan hanya berupa pernyataan komitmen atau rencana kebijakan.
Penyampaian informasi yang terukur diharapkan dapat membantu investor menilai kemajuan pembenahan pasar modal Indonesia secara lebih objektif.
Indonesia masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan perbaikan sebelum proses konsultasi MSCI berakhir pada 30 April 2027.
Sementara itu, keputusan final mengenai usulan perubahan klasifikasi dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Nafan menilai, upaya mempertahankan status Emerging Market tidak seharusnya hanya berorientasi pada upaya menahan penurunan IHSG dalam jangka pendek.
Menurutnya, prioritas yang lebih mendasar adalah memulihkan keyakinan investor terhadap transparansi, integritas, dan kualitas pasar modal Indonesia.
Apabila reformasi berjalan konsisten dan menghasilkan perbaikan yang dapat dibuktikan, Indonesia memiliki peluang untuk menjawab kekhawatiran MSCI.
Sebaliknya, apabila persoalan tata kelola belum tertangani secara memadai, risiko terhadap arus modal asing dan stabilitas pasar saham tetap perlu diwaspadai.
Pada akhirnya, kepercayaan investor global tidak hanya ditentukan oleh besarnya pasar saham Indonesia, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, keterbukaan informasi, dan kepastian penegakan aturan yang menopang aktivitas investasi.
Editor : Ali Mustofa