Gelombang PHK Sulit Dihentikan: Wamenaker Blak-blakan Ungkap Ekonomi Nasional Terdampak Tekanan Geopolitik Global

Ghina Nailal Husna • Dipublikasikan Jumat, 24 Juli 2026 | 18:16 WIB
Gelombang PHK Sulit Dihentikan: Wamenaker Blak-blakan Ungkap Ekonomi Nasional Terdampak Tekanan Geopolitik Global
Gelombang PHK Sulit Dihentikan: Wamenaker Blak-blakan Ungkap Ekonomi Nasional Terdampak Tekanan Geopolitik Global

 

RADAR KUDUS — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, secara terbuka mengakui bahwa dinamika ekonomi dan kondisi dunia usaha nasional saat ini sedang menghadapi tantangan hebat.

Di tengah tekanan ketidakpastian ekonomi serta eskalasi geopolitik global yang terus memanas, badai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri menjadi langkah efisiensi pahit yang sulit untuk dihindarkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Afriansyah saat memberikan keterangan dalam konferensi pers resmi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (23/7/2026).

Baca Juga: Tingkatkan Keselamatan Lalu Lintas: Polri Tindak Pengendara Motor Berban Gundul dengan Denda Rp250 Ribu atau Penjara 1 Bulan

“Memang PHK ini tidak bisa dihindarkan. Perusahaan mana pun tidak akan mengambil keputusan melakukan PHK kalau memang tidak terpaksa betul.

Jadi tugas kami adalah berusaha menjaga iklim ini dengan sebaik-baiknya,” ungkap Afriansyah Noor di hadapan awak media.

Imbas Geopolitik dan Kelesuan Ekonomi Dunia

Afriansyah menjelaskan bahwa tekanan yang dialami oleh sektor ketenagakerjaan Indonesia merupakan dampak tidak langsung dari ketegangan politik luar negeri, krisis energi, hingga melambatnya pertumbuhan ekonomi global.

Situasi ini memicu penurunan permintaan pasar ekspor serta pembengkakan biaya operasional bagi banyak korporasi.

Ia menekankan bahwa fenomena melambatnya roda ekonomi ini tidak hanya dialami oleh Indonesia, melainkan juga menghantam berbagai negara maju dan kekuatan ekonomi dunia lainnya.

  • Dampak Ketegangan Geopolitik: Perubahan arus perdagangan internasional dan rantai pasok global memukul efisiensi biaya manufaktur dalam negeri.

  • Tekanan pada Negara Maju: Negara-negara berdikari seperti Amerika Serikat hingga Tiongkok turut merasakan kelesuan ekonomi serupa yang memicu aksi penyesuaian tenaga kerja secara global.

Pemerintah Upayakan Keseimbangan Investasi dan Hak Pekerja

1.Menjaga Keberlangsungan Industri:Mempertahankan iklim usaha.

Kemenaker berupaya memfasilitasi dialog interaktif antara manajemen dan serikat buruh guna mencari solusi alternatif sebelum opsi PHK diambil.

2.Penegakan Regulasi Ketenagakerjaan:Perlindungan hukum tenaga kerja.

Setiap keputusan efisiensi yang diambil perusahaan wajib berjalan sesuai prosedur undang-undang serta mematuhi koridor hukum yang berlaku.

3.Pemenuhan Hak Buruh dan Pesangon:Penyelesaian kewajiban finansial.

Baca Juga: Usai Resmi Dilantik Jadi Kepala BGN, Sudaryono Cerita Pengalaman Kecil Banyak Makan Telur hingga Tepis Isu Dapur MBG

Pemerintah mengawal ketat jaminan pembayaran pesangon, hak pensiun, serta penyaluran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja terdampak.

Afriansyah memungkas bahwa pemerintah terus berupaya menjaga titik temu yang adil antara perlindungan kesejahteraan tenaga kerja dan keberlangsungan iklim investasi.

Upaya ini dilakukan agar dunia usaha tetap memiliki daya tahan (resilience) hingga kondisi makroekonomi global kembali stabil. (*)

Editor : Ghina Nailal Husna
kondisi ekonomi Indonesia 2026 Wamenaker Afriansyah Noor badai PHK ekonomi nasional dampak geopolitik global efisiensi perusahaan pemutusan hubungan kerja perlindungan hak pekerja pesangon PHK