PATI – Komisi C DPRD Kabupaten Pati mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk menghidupkan kembali kawasan Alun-Alun Kembangjoyo dengan menggelar berbagai kegiatan secara rutin.
Upaya ini dinilai penting untuk menggerakkan roda perekonomian sekaligus mendukung para pedagang kaki lima (PKL) yang telah direlokasi ke area tersebut.
Ketua Komisi C DPRD Pati, Joni Kurnianto, menyebut hingga kini kawasan Alun-Alun Kembangjoyo masih terlihat sepi dan belum memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi para pedagang.
Ia pun mengapresiasi rencana Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati yang akan menghadirkan agenda rutin setiap dua minggu sekali di lokasi tersebut.
“Situasi PKL di Pati masih perlu perhatian. Alhamdulillah sudah ada dukungan dari Plt Bupati, rencananya tiap minggu genap akan ada kegiatan di sana,” ujarnya.
Selain mengadakan kegiatan, Joni menekankan pentingnya pendampingan menyeluruh bagi para PKL.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menyediakan tempat berjualan, tetapi juga harus memberikan dukungan lain seperti akses permodalan, fasilitas yang memadai, serta menciptakan lingkungan usaha yang tertata dan nyaman.
“PKL harus dibantu, tidak hanya soal lokasi. Perlu juga dukungan modal, fasilitas yang baik, dan suasana yang aman serta nyaman,” tambahnya.
Ia juga menyoroti kondisi Alun-Alun Kembangjoyo yang dinilai kurang terawat, meski sebelumnya telah dibangun dengan anggaran sekitar Rp10 miliar.
Beberapa fasilitas disebut mulai rusak, seperti lampu penerangan yang mati, rumput yang tidak terawat, serta persoalan sampah yang belum tertangani maksimal.
“Anggaran Rp10 miliar sudah digelontorkan, tapi perawatannya kurang. Rumput tinggi, sampah tidak tertangani, lampu banyak yang mati. Ini harus segera dibenahi,” tegasnya.
Menurut Joni, berbagai kegiatan seperti Pasar Pagi maupun Car Free Day belum mampu mengangkat aktivitas ekonomi di kawasan tersebut secara signifikan.
Bahkan saat melakukan kunjungan, ia hanya menemukan satu warung yang masih beroperasi.
“Waktu saya datang, hanya satu warung makan yang buka. Kondisinya memprihatinkan, padahal ini kawasan dengan anggaran besar. Harusnya bisa jadi pusat aktivitas ekonomi,” ungkapnya.
Dari hasil dialog dengan para pedagang, masih ditemukan sejumlah kendala seperti minimnya penerangan, penataan kawasan yang belum optimal, serta masih adanya PKL yang kembali berjualan di area terlarang.
Untuk itu, ia mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus yang melibatkan Disperindag, Dishub, dan DPUTR agar penataan kawasan dapat berjalan lebih terarah.
“Harus ada satgas khusus supaya pengelolaan lebih jelas dan kawasan ini bisa benar-benar hidup kembali,” pungkasnya. (adr)