SPPG di Jateng Wajib Serap Telur dan Ayam Peternak Lokal untuk Program MBG
SEMARANG — Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah diwajibkan melakukan penyerapan telur dan daging ayam untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal itu berdasarkan kesepakatan itu dituangkan dalam “Komitmen Bersama Penyerapan Telur dan Daging Ayam dalam Program Makan Bergizi Gratis” yang ditandatangani dalam rapat koordinasi lanjutan di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat, 19 Juni 2026.
Kesepakatan itu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Gizi Nasional (BGN), asosiasi peternak, dan koperasi peternak.
Ada tiga poin utama dalam komitmen bersama tersebut. Pertama, menu MBG di Jawa Tengah akan menggunakan telur dan daging ayam masing-masing dua kali dalam satu minggu. Kedua, asosiasi dan koperasi peternak ayam petelur maupun pedaging siap menyediakan pasokan sesuai standar kualitas yang telah disepakati serta mengirimkan langsung ke lokasi dapur mitra SPPG.
Ketiga, pembelian dilakukan langsung kepada asosiasi atau koperasi peternak rakyat Jawa Tengah dengan harga yang telah disepakati, yakni telur Rp26 ribu per kilogram, dan daging ayam karkas Rp35 ribu per kilogram atau setara Rp20 ribu per kilogram berat hidup.
“Itu sudah ada kesepakatan, maka SPPG yang ada di Jawa Tengah harus menaati ini,” kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen di sela acara.
Skema itu, lanjut tokoh yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Jateng ini, merupakan bagian dari penataan program MBG di Jawa Tengah berjalan lebih terarah, terutama terkait menu dan rantai pasok bahan pangan.
Menurut Taj Yasin, pemerintah tidak hanya memastikan kebutuhan MBG terpenuhi, tetapi juga ingin menjaga agar manfaat ekonomi program tersebut dirasakan oleh peternak Jawa Tengah.
“SPPG yang ada di Jawa Tengah harus membeli pasokan makanan itu dari Jawa Tengah, baik yang dikelola koperasi maupun asosiasi,” katanya.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menegaskan, pengaturan harga menjadi bagian penting agar tidak terjadi disparitas harga di lapangan. Pemerintah akan memastikan transaksi berjalan sesuai harga acuan yang telah ditetapkan.
