RADAR KUDUS - DBS Group memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2026 menjadi 5,1 persen. Revisi tersebut dilakukan setelah lembaga riset itu menilai pertumbuhan ekonomi nasional telah mencapai titik tertinggi pada kuartal I 2026 dan berpotensi mengalami perlambatan pada periode berikutnya.
Tim riset DBS menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,6 persen pada kuartal pertama tahun ini sebagai level tertinggi sejak kuartal III 2022. Kinerja tersebut ditopang oleh peningkatan konsumsi masyarakat selama momentum hari besar keagamaan, percepatan belanja pemerintah, serta efek basis rendah pada periode sebelumnya.
Ekonom Senior DBS Group Research, Radhika Rao, menjelaskan bahwa momentum pertumbuhan diperkirakan mulai melandai seiring tekanan terhadap aktivitas ekonomi riil. Menurutnya, kenaikan harga energi global dan langkah konsolidasi fiskal pemerintah menjadi faktor utama yang berpotensi menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Purbaya Balas Kritik The Economist: Utang Indonesia Jauh Lebih Sehat dari Eropa
Selain itu, DBS juga memprediksi pertumbuhan ekonomi secara kuartalan akan menghadapi tantangan tambahan akibat volatilitas pasar saham dan gangguan rantai pasok global yang dipicu konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran.
Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi sejumlah sektor usaha, terutama yang masih bergantung pada suplai energi dan bahan baku impor. Tekanan terhadap pasokan minyak global juga dinilai berpotensi memperbesar beban fiskal pemerintah Indonesia.
Dalam skenario yang dihitung DBS, apabila harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada di rata-rata US$92,5 per barel dengan nilai tukar rupiah menyentuh Rp17.000 per dolar AS, maka defisit fiskal Indonesia berisiko melewati batas aman 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski begitu, tim riset DBS masih meyakini pemerintah mampu menjaga defisit fiskal tetap berada di bawah ambang batas tersebut. Hal ini didukung strategi percepatan belanja pemerintah pada awal tahun atau frontloading yang diperkirakan akan menurun pada kuartal berikutnya.
DBS juga memperkirakan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berjalan lebih lambat pada kuartal II 2026. Pengurangan alokasi anggaran program itu dinilai bisa memberikan tambahan ruang fiskal sekitar 0,2 hingga 0,4 persen terhadap PDB.
Di sisi lain, tekanan inflasi juga menjadi perhatian penting. DBS mencatat inflasi kuartal I 2026 mencapai 3,9 persen akibat terganggunya pasokan energi dan bahan bakar. Dampak konflik global turut menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menurut DBS, pelemahan rupiah bahkan berpotensi menjadi tantangan yang lebih besar dibanding inflasi bagi Bank Indonesia. Karena itu, pergerakan mata uang Garuda pada kuartal berikutnya akan menjadi fokus utama pengamatan pelaku pasar dan otoritas moneter.
DBS menilai upaya pengelolaan defisit fiskal kemungkinan baru akan menunjukkan hasil signifikan pada paruh kedua 2026. Hingga saat itu, tekanan eksternal seperti harga energi dan ketidakpastian geopolitik masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai pemerintah.
Editor : Mahendra Aditya