RADAR KUDUS – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), memberikan pernyataan tegas terkait arah kebijakan ekonomi nasional di tengah badai geopolitik global yang kian mencekam.
Sosok senior yang dikenal dengan sapaan JK ini mengkritik efektivitas kebijakan Work From Home (WFH) dan justru mendorong pemerintah untuk berani mengambil langkah tidak populer: mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Pandangan ini disampaikan JK menyusul melonjaknya harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh eskalasi konflik terbuka antara Iran dengan aliansi Amerika Serikat (AS) dan Israel di Timur Tengah.
Menurutnya, mempertahankan subsidi di saat harga dunia melangit adalah kebijakan yang sangat berisiko bagi kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam wawancara di kediamannya di Jakarta Selatan pada Minggu (5/4/2026), JK menekankan bahwa penyesuaian harga BBM bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan instrumen krusial untuk menyelamatkan Indonesia dari lubang defisit yang semakin dalam.
Ia berpendapat bahwa beban subsidi yang terlalu besar akan memaksa pemerintah menambah utang luar negeri, yang di masa depan justru akan mencekik ekonomi rakyat.
"Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga," tegas Jusuf Kalla.
Bagi JK, tumpukan utang pemerintah memiliki risiko jangka panjang yang jauh lebih berbahaya daripada gejolak harga jangka pendek.
Ia menilai bahwa kebijakan harga yang realistis akan memaksa masyarakat dan industri untuk melakukan penghematan energi secara alami, sekaligus memberikan ruang bernapas bagi fiskal negara agar tidak terus-menerus tertekan oleh beban bunga utang.
Selain menyoroti harga energi, JK juga memberikan kritik terhadap kebijakan Work From Home (WFH) yang sering kali dianggap sebagai solusi untuk mengurangi konsumsi BBM atau kemacetan.
Menurut pengamatannya, kebijakan WFH tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan beban APBN secara makro jika dibandingkan dengan pemangkasan subsidi secara langsung.
JK mencermati bahwa banyak negara maju mulai mengambil langkah penghematan ekstrem guna menangkal krisis energi yang nyata di depan mata.
Jika Indonesia tetap bersikeras mempertahankan harga BBM di bawah harga pasar dunia tanpa ada penyesuaian, risikonya adalah pembengkakan defisit yang tidak terkendali.
Ketegangan di Timur Tengah telah mengerek harga minyak dunia ke level yang mengkhawatirkan.
Baca Juga: Pesan Haru Mark Usai Putuskan Hengkang dari SM Entertainment dan NCT: "Aku Minta Maaf dan Bersyukur"
Sebagai negara importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi ini. JK mengingatkan bahwa kebijakan subsidi yang bersifat "statis" di tengah pasar yang "dinamis" hanya akan menciptakan bom waktu.
Pemangkasan subsidi dianggap sebagai langkah pahit namun perlu untuk menjaga kedaulatan ekonomi.
Dengan mengurangi ketergantungan pada subsidi energi, pemerintah diharapkan memiliki alokasi dana yang lebih fleksibel untuk memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan, daripada memberikan subsidi umum yang dinikmati oleh seluruh kalangan, termasuk kelompok mampu. (*)
Editor : Ghina Nailal Husna