RADAR KUDUS - Keputusan Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 4,75 persen kembali memantik perdebatan.
Di satu sisi, langkah ini memberi sinyal kehati-hatian moneter. Di sisi lain, pasar valas menilai kebijakan tersebut belum cukup ampuh untuk menopang rupiah yang masih bergerak rapuh di tengah ketidakpastian global dan tekanan domestik yang belum sepenuhnya terurai.
Rupiah, dalam beberapa hari terakhir, justru mencatat depresiasi yang relatif lebih dalam dibandingkan mayoritas mata uang kawasan Asia Pasifik.
Fenomena ini menunjukkan satu pesan penting: stabilitas nilai tukar Indonesia tidak bisa hanya digantungkan pada satu tombol bernama suku bunga.
Rupiah dan Dua Arah Tekanan
Kepala Riset Makroekonomi dan Pasar Keuangan Permata Bank, Faisal Rachman, menegaskan bahwa rupiah memiliki karakteristik unik. Mata uang ini sangat sensitif terhadap dua spektrum sekaligus—dinamika global dan kondisi domestik.
Di tingkat global, rupiah masih dibayangi gejolak geopolitik, kebijakan proteksionisme perdagangan, serta arah suku bunga negara maju yang belum sepenuhnya pasti.
Namun tekanan terbesar justru datang dari dalam negeri: persepsi investor terhadap stabilitas kebijakan, konsistensi komunikasi pemerintah, serta prospek ekonomi jangka menengah Indonesia.
“Dalam beberapa hari terakhir, depresiasi rupiah termasuk yang paling signifikan di kawasan Asia Pasifik,” ujar Faisal dalam paparan daring.
Pernyataan ini menegaskan bahwa persoalan rupiah bukan sekadar soal eksternal, tetapi juga cerminan kepercayaan pasar terhadap fondasi ekonomi nasional.
Suku Bunga Ditahan, Tapi Bukan Jawaban Final
Keputusan BI menahan suku bunga di level 4,75 persen sejatinya membuka dua ruang sekaligus: ruang stabilitas dan ruang risiko.
Dari sisi stabilitas, kebijakan ini menjaga diferensial suku bunga agar arus modal asing tidak keluar secara agresif. Namun dari sisi risiko, pasar membaca bahwa langkah tersebut belum cukup kuat untuk mengangkat sentimen secara berkelanjutan.
Faisal menilai, penguatan rupiah yang tahan lama membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan moneter.
Peran pemerintah menjadi krusial, terutama dalam menjaga stabilitas politik, memperbaiki komunikasi kebijakan, serta memulihkan outlook ekonomi yang sempat mengalami tekanan persepsi.
Jika risiko domestik dapat ditekan dan kepercayaan investor kembali pulih, maka premi risiko aset Indonesia akan menurun. Dampaknya tidak hanya pada rupiah, tetapi juga pada iklim investasi secara keseluruhan.
“Ketika risk sentiment membaik, peluang rupiah untuk menguat akan terbuka lebih lebar. Ini penting untuk menjaga prospek kredit dan investasi pada 2026 tetap solid,” jelas Faisal.
Rupiah, Risk Premium, dan Psikologi Pasar
Salah satu faktor yang kerap luput dari pembahasan publik adalah peran psikologi pasar. Investor global tidak hanya membaca angka, tetapi juga narasi.
Ketika komunikasi kebijakan dianggap kurang sinkron atau sinyal ekonomi bercampur, premi risiko otomatis naik.
Dalam konteks ini, BI memang berperan sebagai penjaga stabilitas moneter, tetapi bukan satu-satunya aktor.
Pemerintah memegang peran strategis dalam membangun narasi kebijakan yang konsisten dan dapat diprediksi. Tanpa itu, kebijakan suku bunga setinggi atau serendah apa pun akan kehilangan daya dorongnya.
Peluang Tersembunyi di Balik Bunga yang Ditahan
Menariknya, kebijakan menahan suku bunga justru membuka peluang di sektor lain, khususnya perbankan.
Dengan BI Rate yang relatif stabil, ruang penyesuaian suku bunga kredit perlahan mulai terbuka. Namun, proses ini tidak bisa instan.
Menurut Faisal, penurunan suku bunga kredit tidak hanya bergantung pada kebijakan moneter, tetapi juga pada kualitas permintaan kredit itu sendiri. Perbankan tetap harus selektif, terutama dalam menilai risiko debitur di tengah ketidakpastian ekonomi.
“Perbankan tidak bisa serta-merta menurunkan bunga kredit. Permintaan dan kualitas debitur tetap menjadi pertimbangan utama,” ujarnya.
Daya Beli Jadi Kunci Transmisi Kebijakan
Transmisi kebijakan moneter ke sektor riil selama ini berjalan tidak merata. Salah satu penyebabnya adalah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Tanpa konsumsi yang kuat, dunia usaha cenderung menahan ekspansi, sehingga permintaan kredit pun stagnan.
Faisal menilai, perbaikan kondisi konsumen akan menjadi titik balik. Ketika konsumsi mulai bergerak, dunia usaha akan terdorong untuk berekspansi. Pada fase inilah perbankan melihat peluang untuk menurunkan suku bunga kredit secara bertahap.
“Kalau permintaan konsumen sudah membaik, bisnis akan bergerak. Dari situ, penurunan bunga kredit bisa terjadi secara natural,” katanya.
BI dan Strategi Non-Bunga
Di tengah keterbatasan ruang penurunan suku bunga, BI memilih jalur lain: kebijakan makroprudensial. Pendekatan ini dinilai lebih fleksibel dan langsung menyasar sektor riil, tanpa harus mengorbankan stabilitas nilai tukar.
Faisal menilai, BI sebenarnya masih memiliki ruang untuk memangkas suku bunga, tetapi langkah tersebut tidak akan diambil secara agresif. Fokus utama ke depan adalah mempercepat transmisi kebijakan agar pelonggaran moneter benar-benar terasa oleh dunia usaha dan masyarakat.
“Dukungan ke pertumbuhan ekonomi tidak selalu lewat suku bunga. Kebijakan makroprudensial justru bisa lebih efektif dalam kondisi seperti sekarang,” jelasnya.
Ujian Kebijakan 2026
Dengan memasuki 2026, tantangan kebijakan ekonomi Indonesia semakin kompleks. Rupiah berada di persimpangan antara peluang dan risiko.
Menahan suku bunga mungkin cukup untuk menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi untuk membangun kekuatan jangka panjang, diperlukan orkestrasi kebijakan yang lebih luas.
Stabilitas politik, konsistensi kebijakan fiskal, komunikasi publik yang kredibel, serta perbaikan iklim investasi akan menjadi faktor penentu.
Tanpa itu, rupiah akan terus bergerak dalam bayang-bayang volatilitas, meski BI sudah memainkan perannya secara optimal.
Editor : Mahendra Aditya