Dalam sambutannya, Presiden menerangkan bahwa APBN selama ini telah menjadi instrumen yang sangat penting. APBN telah bekerja keras dalam membantu penanganan Covid-19 dan menjaga pertumbuhan ekonomi.
Kebijakan dan respons APBN untuk menangani pandemi dan memulihkan ekonomi tetap dilanjutkan di tahun 2023. APBN dirancang responsif, tepat waktu, serta fleksibel namun tetap efektif dan akuntabel. Hal ini agar pemulihan ekonomi tetap berada pada jalur yang benar tanpa melupakan kewaspadaan akan gejolak dan tantangan internal dan eksternal.
Pada APBN TA 2023,Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.463,0 triliun. Target tersebut dipandang realistis dengan telah memperhitungkan ketidakpastian harga-harga komoditas, kecenderungan pelemahan ekonomi global dan dampaknya ke perekonomian Indonesia. Target tersebut didukung oleh pelaksanaan reformasi Perpajakan dan pelaksanaan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Belanja negara dalam APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp3.061,2 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.246,5 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp814,7 triliun.
Belanja Negara TA 2023 akan diarahkan untuk, Pertama). Belanja pendidikan dan kesehatan untuk membangun SDM unggul dan produktif. Kedua).Penyelesaian proyek-proyek strategis nasional termasuk Ibu Kota Negara baru Nusantara dan penguatan hilirisasi industri, dan pengembangan ekonomi hijau untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ketiga). Menjaga dan memperkuat jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat miskin dan rentan, menurunkan kemiskinan ekstrem dan mengurangi kesenjangan.Keempat).Meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam perbaikan layanan kepada masyarakat dan memajukan perekonomian di daerah. Kelima). Mendukung reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, dan mendukung persiapan Pemilu 2024.
Rincian alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp612,2 T; kesehatan dialokasikan sebesar Rp178,7 T; perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp476,0 T; ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp104,2 T; ketahanan energi dialokasikan sebesar Rp341,3 T; infrastruktur dialokasikan sebesar Rp392,1 T dan pertahanan keamanan dialokasikan sebesar Rp316,9 T.
Peran DIPA Dalam Pemulihan Ekonomi
APBN TA 2023 yang telah disusun dan diserahkan kepada K/L dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA), menunjukkan sikap pemerintah yang sangat optimis dalam mendorong pertumbuhan perekonomian. Untuk itu, agar manfaat APBN dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat sudah seharusnya tiap K/L bisa langsung sat set menjalankan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dalam DIPA.
Secara umum, DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan. DIPA berlaku untuk satu Tahun Anggaran dan memuat informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.
Untuk itu, pimpinan K/L dan para stakeholder harus menjalankan DIPA dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan efisien. Anggaran yang dialokasikan dalam DIPA dilaksanakan tanpa korupsi serta menghindarkan sisa anggaran berlebihan akibat ketidakmampuan eksekusi. Belanja negara akan berimplikasi dalam tercapainya target pembangunan yaitu perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata sesuai amanat UUD 1945.
Apabila DIPA dimanfaatkan dengan baik, DIPA akan sangat membantu dalam menjadi alat pengendali dan pemicu pertumbuhan ekonomi yang bersifat multiplier effect serta menjaga stabilisasi perekonomian. (adv) Editor : Ali Mustofa