Oleh: Adnan Ahmad (Dosen UIN Walisongo Semarang)
Setiap 1 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini bukan sekadar agenda seremonial berupa upacara, pengibaran bendera, atau pembacaan kembali nilai-nilai Pancasila. Lebih dari itu, Hari Kesaktian Pancasila semestinya menjadi momentum untuk melakukan refleksi terhadap sejauh mana Pancasila benar-benar hadir dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
Salah satu ruang paling penting untuk menguji kehadiran nilai-nilai Pancasila adalah penegakan hukum. Hukum merupakan instrumen utama negara untuk menjaga ketertiban, melindungi hak warga negara, menyelesaikan konflik, sekaligus menghadirkan keadilan. Karena itu, wajah penegakan hukum sesungguhnya juga merupakan wajah negara di hadapan rakyatnya.
Indonesia secara konstitusional merupakan negara hukum. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam kerangka tersebut, hukum tidak seharusnya sekadar menjadi kumpulan aturan yang harus dipatuhi masyarakat. Hukum harus menjadi instrumen untuk memastikan kekuasaan berjalan dalam batas-batas konstitusi dan hak-hak warga negara terlindungi. Mahkamah Konstitusi juga berulang kali menempatkan prinsip negara hukum dan keadilan sosial sebagai bagian penting dari bangunan konstitusional Indonesia.
Di sinilah relevansi Hari Kesaktian Pancasila menjadi semakin penting. Pancasila bukan hanya dasar negara dalam pengertian simbolik, tetapi menjadi landasan nilai dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa. BPIP menegaskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara sekaligus pandangan hidup bangsa yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ketika Hukum Berjarak dari Keadilan
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat sering berhadapan dengan pertanyaan sederhana tetapi mendasar: apakah hukum yang ditegakkan selalu menghadirkan keadilan?
Pertanyaan tersebut tidak dimaksudkan untuk menafikan kerja institusi penegak hukum. Polisi, jaksa, advokat, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan berbagai institusi hukum lainnya memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan negara hukum. Namun, kritik terhadap praktik penegakan hukum merupakan bagian dari kehidupan demokratis. Kritik diperlukan agar hukum terus bergerak menuju tujuan yang lebih substantif.
Persoalan hukum tidak selalu terletak pada ada atau tidak adanya aturan. Indonesia telah memiliki berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada bagaimana aturan tersebut ditafsirkan, diterapkan, dan ditegakkan secara konsisten, adil, serta berorientasi pada kepastian dan perlindungan hukum. Hukum tidak cukup hanya hadir dalam bentuk teks normatif, tetapi harus diwujudkan dalam praktik penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan kepentingan masyarakat. Ketika penerapan hukum tidak konsisten, kepercayaan publik terhadap institusi hukum dapat mengalami penurunan. Karena itu, penegakan hukum harus senantiasa memastikan bahwa setiap aturan diterapkan secara objektif dan tidak kehilangan tujuan utamanya, yaitu menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara.
Hukum dapat kehilangan makna keadilannya apabila penerapannya terlalu bertumpu pada prosedur tanpa memperhatikan konteks kemanusiaan. Sebaliknya, hukum juga dapat kehilangan kepastian apabila penegakannya terlalu bergantung pada subjektivitas. Karena itu, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Keadilan tidak berarti mengabaikan hukum. Keadilan justru harus diwujudkan melalui hukum yang baik dan penegakan hukum yang bertanggung jawab.
Di sinilah sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memiliki relevansi yang sangat kuat. Penegakan hukum harus menempatkan manusia sebagai subjek yang memiliki martabat. Seseorang yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara manusiawi, mendapatkan proses yang adil, dan memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Sila Kelima dan Wajah Hukum
Jika sila kedua memberikan fondasi bagi penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, maka sila kelima memberikan arah yang lebih tegas dan konkret, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini menegaskan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus diarahkan pada terwujudnya keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi.
Keadilan sosial tidak boleh berhenti sebagai ungkapan normatif dalam dokumen negara. Ia harus terasa dalam pengalaman konkret masyarakat ketika berhadapan dengan hukum. Keadilan sosial dalam penegakan hukum berarti setiap warga negara memperoleh perlakuan berdasarkan hukum tanpa diskriminasi. Status sosial, kekayaan, jabatan, koneksi, popularitas, maupun latar belakang seseorang semestinya tidak menentukan kualitas perlindungan hukum yang diterimanya.
Dalam perspektif ini, hukum harus menjadi ruang yang memberikan perlindungan kepada semua warga negara, bukan hanya kepada mereka yang memiliki sumber daya untuk memperjuangkan kepentingannya. Ketika masyarakat kecil merasa hukum terlalu jauh dari kehidupannya, problem yang muncul bukan hanya persoalan hukum. Kepercayaan terhadap institusi negara juga dapat ikut terpengaruh.
Sebaliknya, ketika masyarakat melihat bahwa hukum bekerja secara transparan, konsisten, dan menghormati martabat manusia, kepercayaan terhadap negara dapat tumbuh. Karena itu, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diselesaikan. Keberhasilan juga perlu dilihat dari apakah proses tersebut menghasilkan rasa keadilan, kepastian, perlindungan hak, serta kepercayaan publik.
Hukum Bukan Sekadar Alat Kekuasaan
Salah satu persoalan penting dalam negara hukum adalah relasi antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan membutuhkan hukum agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sebaliknya, hukum membutuhkan institusi yang independen agar tidak sekadar menjadi instrumen kepentingan kekuasaan.
Dalam negara demokratis, hukum harus mampu mengendalikan kekuasaan sekaligus memberikan legitimasi terhadap tindakan negara yang sah. Prinsip negara hukum menghendaki agar keputusan pemerintah dan tindakan aparat memiliki dasar hukum yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, Hari Kesaktian Pancasila dapat menjadi momentum untuk mengingat kembali bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi bahasa dalam pidato pejabat negara. Pancasila harus menjadi etika kekuasaan.
Pejabat publik tidak hanya dituntut memahami peraturan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kewenangan yang dimilikinya digunakan bagi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, pernyataan BPIP bahwa peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak semestinya berhenti pada seremoni, tetapi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata, memiliki relevansi dengan persoalan penegakan hukum. Pancasila harus terlihat dalam keputusan, pelayanan publik, kebijakan, dan perilaku para penyelenggara negara.
Mengembalikan Hukum kepada Manusia
Penegakan hukum yang berkeadilan bukan berarti hukum harus selalu lunak, apalagi mengabaikan pelanggaran yang terjadi. Keadilan juga tidak identik dengan membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban. Sebaliknya, keadilan menuntut agar hukum ditegakkan secara tegas, proporsional, objektif, dan konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi hak setiap orang serta memastikan bahwa setiap pelanggaran memperoleh konsekuensi yang sesuai dengan ketentuan hukum.Keadilan justru membutuhkan ketegasan yang proporsional.
Orang yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, proses untuk sampai pada pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang adil, transparan, dan menghormati hak-hak setiap pihak. Dalam konteks inilah konsep restorative justice juga relevan untuk terus dikembangkan sesuai ruang lingkup yang dibenarkan hukum. Penyelesaian perkara tidak selalu harus dipahami semata-mata sebagai penghukuman. Dalam kasus tertentu, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial dapat menjadi bagian penting dari keadilan.
Hukum pada akhirnya bukan hanya tentang siapa yang dihukum dan berapa lama hukuman diberikan. Hukum juga berbicara tentang bagaimana korban mendapatkan pemulihan, bagaimana masyarakat memperoleh perlindungan, dan bagaimana pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pendekatan semacam itu sejalan dengan semangat kemanusiaan dalam Pancasila.
Integritas Penegak Hukum
Namun, sistem hukum yang baik tidak akan berjalan tanpa integritas manusia yang menjalankannya. Peraturan dapat dibuat dengan sangat baik, tetapi pelaksanaannya bergantung pada manusia. Karena itu, integritas aparat penegak hukum menjadi salah satu fondasi utama negara hukum.
Penegak hukum harus memiliki keberanian untuk bertindak berdasarkan hukum, bukan berdasarkan tekanan, kepentingan pribadi, atau kepentingan kelompok. Independensi juga menjadi penting. Penegak hukum harus mampu mengambil keputusan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku. Masyarakat membutuhkan aparat yang bukan hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang berada di balik hukum.
Seorang penegak hukum perlu memiliki ketegasan, tetapi juga kebijaksanaan. Perlu memiliki kewenangan, tetapi juga kesadaran mengenai batas kewenangan. Perlu memahami prosedur, tetapi tidak kehilangan kepekaan terhadap manusia. Pada titik inilah nilai Pancasila dapat menjadi kompas etis.
Hari Kesaktian Pancasila sebagai Momentum Evaluasi
Hari Kesaktian Pancasila seharusnya tidak hanya mengajak masyarakat mengenang perjalanan sejarah bangsa. Peringatan ini juga dapat menjadi momentum untuk bertanya: apakah nilai Pancasila sudah menjadi bagian nyata dari institusi negara?
Pertanyaan tersebut perlu diajukan kepada seluruh elemen bangsa, termasuk institusi penegak hukum.
Apakah hukum sudah memberikan rasa aman kepada masyarakat?
Apakah setiap warga memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan?
Apakah proses hukum berlangsung transparan?
Apakah aparat penegak hukum mampu mempertanggungjawabkan kewenangannya?
Apakah masyarakat miskin dan kelompok rentan memperoleh akses terhadap keadilan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap hukum. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut menunjukkan kepedulian terhadap masa depan negara hukum Indonesia. Sebab, negara hukum yang sehat bukan negara yang tidak pernah dikritik. Negara hukum yang sehat adalah negara yang mampu menerima kritik, memperbaiki kelemahan, dan memastikan institusi hukumnya terus berkembang menuju keadilan.
Pancasila sebagai Etika Penegakan Hukum
Pancasila sesungguhnya memberikan fondasi filosofis dan moral yang kokoh bagi pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap martabat setiap warga negara. Sila pertama, mengingatkan bahwa kekuasaan tidak boleh kehilangan dimensi moral. Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia. Sila ketiga mengingatkan bahwa hukum harus menjaga persatuan dan tidak menjadi instrumen yang memperuncing perpecahan. Sila keempat mengajarkan pentingnya kebijaksanaan, musyawarah, dan orientasi pada kepentingan rakyat. Sedangkan sila kelima menegaskan tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kelima sila tersebut tidak berdiri sendiri. Semuanya membentuk satu kesatuan nilai. Dengan demikian, membangun penegakan hukum berdasarkan Pancasila bukan berarti menciptakan hukum baru di luar sistem hukum nasional. Yang diperlukan adalah memastikan agar proses pembentukan dan penerapan hukum tidak kehilangan orientasi terhadap nilai kemanusiaan, demokrasi, persatuan, dan keadilan sosial. BPIP sendiri menempatkan Pancasila sebagai konsensus bangsa sekaligus landasan yang menuntun kehidupan masyarakat dan negara menuju kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Dari Seremoni Menuju Transformasi
Pada akhirnya, makna Hari Kesaktian Pancasila sangat bergantung pada apa yang dilakukan setelah upacara selesai. Seragam upacara akan kembali disimpan. Bendera akan diturunkan. Spanduk peringatan akan dilepas. Namun, persoalan keadilan tetap berada di tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, ukuran kesaktian Pancasila bukan hanya seberapa sering kita mengucapkannya, melainkan seberapa jauh nilai-nilainya mampu membentuk perilaku institusi negara dan kehidupan sosial.
Dalam konteks penegakan hukum, kesaktian Pancasila harus tercermin dalam hukum yang adil, aparat yang berintegritas, proses yang transparan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Hukum harus kembali ditempatkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan, bukan sekadar sebagai mekanisme administratif untuk menyelesaikan perkara.
Jika hukum kehilangan keadilan, masyarakat akan melihat hukum hanya sebagai aturan. Tetapi apabila hukum mampu menghadirkan keadilan, masyarakat akan melihat hukum sebagai perlindungan. Di situlah sesungguhnya makna negara hukum. Hari Kesaktian Pancasila hendaknya menjadi pengingat bahwa mempertahankan Pancasila bukan hanya tugas untuk menjaga simbol dan hafalan lima sila. Mempertahankan Pancasila berarti menjaga agar nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial tetap hidup dalam seluruh institusi negara. Termasuk dalam penegakan hukum. Sebab, Pancasila akan benar-benar terasa “sakti” bukan ketika ia hanya dibacakan dalam upacara, melainkan ketika rakyat merasakan bahwa hukum hadir secara adil, manusiawi, dan bermartabat. Pada akhirnya, wajah hukum adalah wajah keadilan. Dan wajah keadilan Indonesia semestinya memancarkan nilai-nilai Pancasila. (*)